Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, DPR: Keteladanan yang Patut Dicontoh

Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin memandang sikap yang ditunjukkan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md, soal rencana mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan merupakan satu bentuk keteladanan etika yang patut dicontoh oleh para pejabat negara yang mengikuti kontestasi politik.

"Ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD," kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (24/1).

Tak hanya aparatur negara, tetapi kata dia, Presiden pun harus mencontoh keteladanan tersebut jika terlibat dalam kontestasi politik dan ikut melakukan kampanye kepada salahsatu pasangan calon.

"Patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya, bahkan termasuk presiden sekalipun untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanye," jelas Hasanuddin.

Karena menurutnya, pemilu 2024 ini sangat terlihat jelas disaksikan oleh masyarakat adanya ketidaknetralan. Mulai dari pengerahan aparat hingga perangkat desa dikumpulkan untuk mendukung salahsatu pasangan calon.

"Saat ini juga sudah terlihat negara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, perangkat desa dikumpulkan dan sebagainya," tandasnya.

Untuk itu ia berharap sikap tersebut bisa diikuti oleh pasangan calon (paslon) capres-cawapres lainnya yang saat ini masih menjabat sebagai pejabat negara demi menghindari ada konflik kepentingan.

"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD sudah memastikan bahwa dirinya bakal mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Sikap itu diambil sebagai bentuk protesnua karena melihat secara jelas ada kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru diduga menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya yang disampaikan Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Semarang, Selasa (23/1). (DI)