Puan Minta Rakyat Tetap Terima Bansos Meskipun Dipolitisasi

Banyuwangi, MI - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, berpesan kepada masyarakat jika diberikan bantuan sosial (bansos) agar segera diterima karena itu adalah haknya sebagai penerima bantuan dari pemerintah.

"Karena bansos itu adalah hak dari seluruh rakyat, uangnya juga dari rakyat, dan untuk rakyat," kata Puan di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis (8/2).

Kata Puan, tak boleh bansos dijadikan alat untuk kepentingan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena bansos milik rakyat.

"Jadi tidak boleh diklaim milik salah satu calon, tapi milik seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa semua orang tahu terdapat politisasi bansos yang ada di kantor DPD Golkar di Jogja.

"Ya akhirnya semuanya tahu, hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Golkar di DPD jogja," kata Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).

Hasto melanjutkan, beredarnya bukti-bukti foto yang ada di media sosial telah menjelaskan adanya politisasi bansos.

"Fotonya banyak beredar di media sosial, itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral," jelas Hasto 

Kata Hasto, dengan terjadinya politisasi bansos hanya akan menimbulkan kegaduhan menjelang tahun politik dan akan berdampak negatif bagi yang menyalahgunakan bansos.

"Itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif, bagi yang menyalahgunakan bansos," tukasnya. (DI)