PDIP: Kenaikan Tukin Bawaslu Sebagai Upaya Pemenangan Paslon 02

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 15 Februari 2024 11:00 WIB
Bendera PDIP Berkibar di Gedung DPP PDIP (Foto: MI/Aswan)
Bendera PDIP Berkibar di Gedung DPP PDIP (Foto: MI/Aswan)

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menakian tunjangan kinerja (Tukin) untuk pegawai Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat sarat dengan kepentingan politis.

Menurutnya, hal itu sebagai upaya dari Jokowi untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Ya ada berbagai upaya untuk pasangan 2, Pak Prabowo-Gibran dengan dukungan kekuasaan. Termasuk memberikan suatu insentif-insentif yang sangat kental itu sebagai upaya bujuk-membujuk,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Kata Hasto, disaat cara intimidasi tak bisa lagi dilakukan untuk melunakkan institusi pengawas pemilu, maka jalan terbaiknya adalah dengan memberikan kenaikan Tukin 

“Ada yang bujuk dengan cara kasar dengan intimidasi, ada bujuk dengan cara halus. Tetapi ya itu yang terjadi dan rakyat sudah sangat paham tentang politik kebenaran itu,” ungkapnya.

Meski begitu, Hasto menilai, denga cara-cara seperti itu justru akan membuat pemerintah dan penyelenggara pemilu bakal berhadapan langsung dengan rakyat.

“Sehingga apa yang dilakukan dengan segala cara justru akan berhadapan dengan kekuatan kebenaran dari rakyat, itu yang kami yakini,” pungkasnya. (DI)