PSI Usul Jokowi Ketua Koalisi, Pengamat: Masa Demokrasi Kita Selalu Mau Diacak-acak

Jakarta, MI - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua koalisi di atas semua Ketua Umum Partai Politik mendapat berbagai komentar negatif dari pengamat politik. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, menegaskan tak boleh lagi demokrasi Indonesia diacak-acak dengan usulan seperti itu. Karena menurutnya ketua koalisi harus diemban oleh presiden terpilih dan bukan mantan presiden. 

"Masa demokrasi kita selalu akan diacak-acak, oleh karena itu ya biar ketua koalisi Prabowo presiden terpilih," kata Ujang saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Selasa (12/3/2024).

Kata Ujang, usulan yang dilontarkan oleh Grace berpotensi merusak koalisi dan kesehatan demokrasi Indonesia apabila usulan itu diwujudkan. 

"Ya tentu ini gak bagus, dan gak baik, jadi ini merusak koalisi dan kesehatan demokrasi," jelas Ujang. 

Karena kata Ujang, seorang ketua koalisi harus dijabat oleh presiden terpilih yang memiliki jabatan kekuasaan. Sedangkan PSI, terlihat ingin Jokowi mendapatkan suatu jabatan yang pengaruhnya setara presiden setelah ia selesai menjabat selama 2 periode. 

"Tapi kan gak bisa, jabatan itu ada waktunya, ada saatnya, saat tiba datang, tapi saatnya hilang, saat berhenti. Saatnya selesai ya sudah jadi gak usah dicari-cari dipaksan-paksa untuk menjabat," paparnya. 

Kendati begitu, Ujang tak mempermasalahkan wacana tersebut karena itu bagian dari kebebasan berpendapat. Akan tetapi, wacana tersebut tetap dinilai sebagai suatu yang tak bagus bagi kelangsungan demokrasi yang sehat. 

"Namanya juga wacana silahkan. Tapi, wacana itu gak bagus bagi PSI dan bagi Jokowi sendiri, karena ketua koalisi terpilih tetap presiden terpilih itu ya, Prabwo Subianto," demikian Ujang. (DI)