Layaknya KPU Adalah Rezim Penjajah Kolonial

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 18 Maret 2024 15:56 WIB
Mantan Danjen Kopassus, Mayjen Purn Soenarko saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor KPU RI (Foto: MI/Dhanis)
Mantan Danjen Kopassus, Mayjen Purn Soenarko saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor KPU RI (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - Sekelompok massa menggelar aksi demonstrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024). 

Aksi demonstrasi tersebut dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus, Mayjen Purn Soenarko, yang menolak hasil Pilpres 2024 karena diduga penuh kecurangan dalam pelaksanaannya. 

Soenarko dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya kepada KPU, karena kedatangannya bersama massa ke kantor KPU harus tertahan dengan barrier atau pagar beton yang dipasang oleh aparat kepolisian. 

"Hari ini saya sangat kecewa, bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup, layaknya KPU adalah rezim penjajah kolonial," kata Soenarko di atas mobil komando. 

Karena itu, ia meminta kepada aparat untuk segera membuka barrier tesebut. Kata Soenarko, aparat semestinya berdiri di tengah rakyat dan bukan menjadi pembatas rakyat. 

"Dan kepada aparat, anda itu aparat negara harus berdiri di tengah antara rakyat maupun pemerintah," ucapnya. 

Padahal kata dia, kedatangannya bersama massa aksi memiliki niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. 

"Empat tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya, kenapa? Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu sampai hari ini masih terdapat ditemukan banyak kecuranganan dan ketidakjujuran," ucapnya. 

"Dan kami memang sudah ketahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah jauh sebelum pemilu pilpres," tambahnya. 

Karena itu, kata Seonarko ia mendesak KPU agar segera mengamini empat tuntutanya. Adapun salahsatu tuntutannya ia, menolak pemilu yang dipenuhi deng kecurangan.