PDIP Benarkan Apa yang Disampaikan Hasto Soal Jokowi Inginkan Posisi Ketum
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Politikus Senior PDI Perjuangan, Andreas Pereira (Foto: MI/Dhanis) Politikus Senior PDI Perjuangan, Andreas Pereira (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/politikus-senior-pdi-perjuangan-andreas-pereira-foto-midhanis.jpg)
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut pernah berusaha merebut untuk menduduki kursi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri.
Politikus Senior PDIP Andreas Hugo Pereira, membenarkan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto karena memang dirinya mengetahui hal tersebut.
"Apa yang disampaikan oleh Mas Hasto kemarin, sebagai Sekjen saya kira pak hasto menyampaikan karena mengetahui itu," kata Andreas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Kata Andreas, kedekatan Hasto dengan Megawati disinyalir apa yang disampaikanya itu memang hal yang sebenarnya terjadi.
Sebab kata dia, segala macam hal yang berkaitan dengan perisitiwa politik baik di internal partai, di dalam negeri, maupun global pasti diketahui oleh Sekjen dan Ketum.
"Hal-hal yang berkaitan dengan partai secara internasional sekalipun, saya kira Pak Sekjen tau dengan segala informasi, sehingga beliau perlu menyampaikan itu bahwa ada upaya-upaya dalm hal ini Pak Jokowi untuk mengambil posisi Ketua Umum," ujarnya.
Andreas menilai, posisi Ketum di PDIP sangatlah sakral karena memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan politik di dalam negeri.
"Bahwa menjadi Ketua Umum PDIP tentu mempunyai posisi dan kedudukan yang penting di dalam pengambilan keputusan politik di dalam negeri ini, bukan hanya partai, tapi di republik ini," tuturnya.
"Oleh karena itu saya kira bukan hal yang mengejutkan kalau ada orang termasuk mungkin Pak Jokowi yang menghendaki (posisi) itu," tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menuding, Presiden Jokowi ingin merebut kursi Ketum PDIP.
Menurut Hasto, Jokowi telah memerintahkan salah seorang menteri kepercayaannya agar Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mau menyerahkan kursi jabatannya.
Menteri tersebut kemudian menghubungi seorang guru besar IPDN Ryaas Rasyid untuk bertemu Mega. Kendati demikian, Hasto tidak menyebutkan siapa menteri yang dimaksud.
"Ada seorang menteri ... ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," kata Hasto dalam bedah buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![PDIP Akan Bahas Nama Kaesang di Meja Rapat Internal untuk Pilkada Jateng Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-umum-psi-kaesang-pangarep-foto-midhanis.webp)
PDIP Akan Bahas Nama Kaesang di Meja Rapat Internal untuk Pilkada Jateng
3 Juli 2024 17:12 WIB
![Puan Benarkan Soal Nama Andika Perkasa Tengah Dipertimbangkan PDIP untuk Maju Pilgub Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pdi-perjuangan-puan-maharani-foto-midhanis.webp)
Puan Benarkan Soal Nama Andika Perkasa Tengah Dipertimbangkan PDIP untuk Maju Pilgub Jakarta
2 Juli 2024 20:06 WIB
![PDIP Prioritaskan Nama Andika Perkasa untuk Diusung Sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada 2024 Ketua DPP PDIP, Said Abdullah (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/said-abdullah-1.webp)
PDIP Prioritaskan Nama Andika Perkasa untuk Diusung Sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada 2024
1 Juli 2024 16:08 WIB
![Citra KPK Hancur, Fraksi PDIP Sebut Masyarakat "Gak Butuh KPK Karena Tak Berguna" Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/johan-budi.webp)
Citra KPK Hancur, Fraksi PDIP Sebut Masyarakat "Gak Butuh KPK Karena Tak Berguna"
1 Juli 2024 12:40 WIB