DPR Soal Wacana Penghapusan Pertalite: Publik Sudah Paham Trik Seperti Ini
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan BPH Migas (Foto: NI/Dhanis) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan BPH Migas (Foto: NI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/rapat-dengar-pendapat-rdp-komisi-vii-dengan-bph-migas-foto-nidhanis.webp)
Jakarta, MI - Anggota DPR RI Mulyanto, menyoroti soal wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite pada Agustus 2024 yang akan diganti menjadi pertamax green 95.
Hal itu disampaikan Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPH Migas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
"Yang agak menggigit saya ini soal pertalite, terus terang wacana yang dikembangkan Pertamina kan ingin mengganti dengan pertamax green 95 kalau tidak salah," katanya di ruang rapat Komisi VII.
Kata Mulyanto, dirinya mengaku heran, belakangan justru wacana tersebut mulai mengarah pada pembenaran soal penghapusan pertalite.
"Nah dugaan saya, dan saya rasa ini juga dugaan publik, bahwa saya rasa wartawan paling paham. Publik itu udah tahu trik-trik kayak begini, dari zaman dulu mau menghapus premium caranya biar ditahan-tahan alirannya, volumenya ditahan-tahan, sehingga akhirnya susah dicari, terakhir dihapus pertalite," ujarnya.
"Pertalite dimain-mainkan sepertinya susah gitu, tapi ujung-ujungnya diganti dengan pertamax 95 Green yang belum jelas," sambungnya.
Untuk itu, ia meminta kepada BPH Migas untuk mengawasi persoalan ini, sebab jangan sampai akan terjadi seperti yang ia beberkan.
"Saya ingatkan kembali kepada BPH migas yang punya tugas mengawasi kesediaan pertalite ini dalam arti, harganya, distribusinya wilayah distribusinya dan kuotanya," pungkasnya.
![Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang
20 menit yang lalu
![Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dyah-roro-esti.webp)
Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen
25 Juli 2024 16:25 WIB
![Hakim Vonis Bebas Anak Anggota DPR Edward Tannur Kasus Pembunuhan, Jaksa Ajukan Kasasi! Kasi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kasi-intelijen-kejari-surabaya-putu-arya-wibisana.webp)
Hakim Vonis Bebas Anak Anggota DPR Edward Tannur Kasus Pembunuhan, Jaksa Ajukan Kasasi!
25 Juli 2024 13:04 WIB