Prabowo Didesak Copot AHY Diduga Penerbit Sertifikat Pagar Laut

Jakarta, MI - Asal-usul Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang digunakan dalam proyek pemagaran laut di Tangerang, Banten, hingga kini masih belum jelas. 

Pemerintah belum secara terbuka mengungkap bagaimana proses penerbitan SHGB tersebut dilakukan.

Kini menyeruak bahwa sertifikat itu terbit di era Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Terkait hal itu, pengamat kebijakan publik Fernando Emas, menegaskan bahwa kalau memang terbitnya Sertifikat tersebut pada era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebaiknya Presiden Prabowo Subianto segera mengambil sikap.

"Saya berharap Prabowo mengambil sikap tegas terhadap menterinya yang memiliki catatan buruk terkait jabatannya dimasa lalu," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Kamis (30/1/2025).

Hal itu agar Prabowo bisa semakin lebih leluasa bekerja untuk menjalankan program-programnya tanpa diganggu oleh masa lalu menterinya sebaiknya segera mencopot mereka.

"Apabila terbukti ada keterlibatan AHY atas terbitnya 243 SHGB Pagar Laut, sebaiknya copot saja dari Kabinet Merah Putih," jelasnya.

Menurut dia, polemik terbitnya SHGB Pagar Laut akan berkepanjangan sehingga akan menjadi beban pemerintahan Prabowo apabila tetap mempertahankan AHY.

"Saatnya lakukan evaluasi terhadap para pembantunya di Kabinet Merah Putih dan partai politik yang menjadi pendukung pemerintahnya," tandasnya.

Diberitakan bahwa setidaknya 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 2024.

Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang. Adapun luas lahan yang diurus menjadi SHGB terpecah dalam berbagai ukuran di bawah 2 hektare.

Berdasarkan dokumen tersebut, penerbitan SHGB pertama dilakukan pada 14 Maret 2024, sementara SHBG terakhir dikeluarkan pada 11 September 2024.

Menanggapi hal tersebut, AHY, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui proses penerbitan SHGB di perairan laut Tangerang yang dibatasi pagar bambu.

Ketua umum Partai Demokrat itu menjabat sebagai menteri ATR/BPN sejak 21 Februari 2024 hingga berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024.

"Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu, kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar. Saya masuk (ke kabinet Presiden Jokowi), kan, 2024," tutup AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).