Inilah Alasan BUMN Bekerja Lambat Dan Boros

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menyentil kinerja BUMN Karya karena lebih lambat  bekerja dan lebih boros dibanding perusahaan swasta.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengungkapkan beberapa alasan lamban dan borosnya BUMN dibanding swasta.

Menurutnya, tujuan BUMN berbeda dengan perusahaan swasta dan BUMN biasanya tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga menjalankan misi sosial dan pembangunan nasional. 

"Jadi, fokusnya tidak selalu efisiensi maksimal seperti perusahaan swasta yang fokus utama adalah profit," kata Nasim, Jakarta, Rabu (18/6).

Dikatakan oleh Nasim, BUMN seringkali harus mematuhi prosedur dan aturan pemerintah yang cukup kompleks dan ketat, yang bisa memperlambat pengambilan keputusan dan menambah biaya operasional.

"Kalau kita lihat memang BUMN ini kan biasanya dapat jaminan modal dan kadang manajemennya kurang terdorong untuk meningkatkan efisiensi seperti di perusahaan swasta yang sangat tergantung pada laba dan daya saing pasar," ungkap anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Tak hanya itu, terkadang BUMN harus menyesuaikan dengan kebijakan politik, seperti memprioritaskan penyerapan tenaga kerja.

'Selain itu, mereka juga kan menjalankan proyek-proyek yang lebih berorientasi sosial, sehingga pengeluaran bisa jadi lebih besar tanpa melihat efisiensi bisnis," sebut anggota DPR dari Dapil III Jawa  Timur itu.

Nasim juga menyatakan bila struktur organisasi dan budaya kerja di BUMN bisa jadi kurang dinamis atau inovatif dibanding perusahaan swasta yang kompetitif, sehingga produktivitas dan pengelolaan sumber daya belum optimal.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyarankan agar BUMN perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Semua pengeluaran harus dipublikasikan secara terbuka dan bisa diaudit secara independen. Ini bisa mengurangi korupsi dan pemborosan," imbuhnya.

Yang lebih penting lagi, manajemen BUMN juga perlu diisi oleh profesional yang punya kompetensi bisnis, bukan hanya berdasarkan politik atau kedekatan dengan pejabat.

"Supaya bisa menerapkan prinsip bisnis yang sehat, meski punya misi sosial, BUMN harus tetap menerapkan efisiensi, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja layaknya perusahaan swasta," ujarnya.

Selain itu, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses dan meminimalisir pemborosan, misalnya pengadaan online dan pelaporan real-time juga perlu diterapkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah proyek harus dievaluasi secara ketat dari sisi manfaat ekonomi, bukan sekadar alasan politis. Jika tidak layak, lebih baik ditunda atau dibatalkan.

"Kami berharap harapan kinerja projek Presiden Prabowo mulai dilakukan nyata oleh seluruh tatanan BUMN dan Pemerintahan, sehingga akan lebih baik dan bermanfaat dari pada swasta, karena kita kaya SDA dan SDM," tutupnya.