Universitas Internasional Papua: From Papua, by Papuans, to the World

Monitorindonesia.com - Universitas Internasional Papua (UIP) hadir sebagai lembaga pendidikan tinggi internasional pertama di Papua, dengan motto: from Papua, by Papuans, to the World. "Ini oase di tengah dahaga generasi muda Papua mendapatkan akses pendidikan tinggi berkualitas. Universitas Internasional Papua juga akan melahirkan SDM berdaya saing global yang berkomitmen memajukan Papua dalam bingkai NKRI," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat soft launching UIP, secara virtual dari Jakarta, Senin (14/2/22). Acara dihadiri anggota MPR dapil Papua Yorrys Raweyai, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib, Ketua DPR Papua Jhony Banua, Duta Besar Papua New Guinea Frank Mizigi, pendiri dan pembina Yayasan Maga Edukasi Papua Samuel Tabuni. Bamsoet menjelaskan, ini sekaligus implementasi visi pemerintahan Presiden Jokowi dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua. Komitmen Presiden juga terlihat melalui peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. DAU 2022 mencapai Rp 378 triliun, sehingga Dana Otsus Papua sekitar Rp 8,5 triliun. Naik 12,6 persen dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun. "Dari 2,25 persen DAU tersebut, 1 persen dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat. Sedangkan 1,25 persen untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat," jelas Bamsoet. Ia menerangkan, kehadiran UIP juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi untuk mengabdikan diri sebagai pengajar. Ini sekaligus membantu pemda dan pusat mengurangi biaya pendidikan ke luar negeri. "Metode pembelajaran Universitas Internasional Papua sudah disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan tinggi internasional. Antara lain melalui penerapan aplikasi platform pendidikan TKBEL berstandar internasional. Serta melalui sistem kemitraan yang dijalin dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Sehingga mahasiswa menempuh pendidikan selama dua tahun di Universitas Internasional Papua. Dilanjutkan dua tahun pendidikan di universitas luar negeri lainnya," terangnya. Bamsoet menekankan, kesempatan dua tahun pertama belajar di Tanah Air harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meletakkan landasan yang kokoh mengenai nilai-nilai kearifan lokal dan wawasan kebangsaan. Sehingga pada kesempatan belajar dua tahun berikutnya di kampus mitra di luar negeri, para mahasiswa Papua tetap dapat menjaga  jatidiri ke-Indonesiaan-nya. Tidak menjadi generasi yang tercerabut dari akar budayanya sendiri. "Melalui Universitas Internasional Papua, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang tidak hanya kompeten dan terampil secara akademis. Namun juga mempunyai karakter kuat, berjiwa Pancasila dan berhati Indonesia," tandas Bamsoet. Dewan Pakar KAHMI dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, pendidikan adalah investasi peradaban. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi setiap warga negara, di manapun mereka berada dan dari daerah manapun mereka berasal, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan latar belakang sosial ekonominya. Konstitusi juga mengamanatkan pada Pasal 28 C Ayat (1) bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. "Menunjukan bahwa kunci keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia adalah pendidikan. Strategi pembangunan sumberdaya manusia harus senantiasa menempatkan pendidikan sebagai elemen utama. Pendidikan adalah landasan fundamental bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks pembangunan masyarakat Papua, pendirian pendidikan tinggi yang berkualitas akan menjadi faktor penentu bagi upaya perlindungan, pemberdayaan, penghormatan, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat Papua," pungkas Bamsoet. (*)