Kematian Brigpol Setyo Janggal! Ahli Psikologi Forensik Soroti Jam Kerja dan Keberadaan Kapolda Kaltara

Rizky Amin

Diperbarui 24 September 2023 21:25 WIB

Kematian Brigpol Setyo Janggal! Ahli Psikologi Forensik Soroti Jam Kerja dan Keberadaan Kapolda Kaltara

Jakarta, MI - Kasus kematian pengawal pribadi (Walpri) Kapolda Kaltara Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Daniel Adityajaya yakni Brigpol Setyo Herlambang (SH) yang ditemukan pada hari Jumat, 22 September 2023 di rumah dinas menyisakan misteri. Pasalnya, Brigpol SH ditemukan dengan darah dan senjata di sekitar jasadnya. Kampolnas sebelumnya sudah terima laporan soal kasus tewasnya Brigpol Setyo Herlambang. Sampai saat ini, tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum tengah melakukan terus penyelidikan terkait kematian Brigpol Setyo Herlambang. Tim gabungan yang diketahui terdiri dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara. “Ditemukan almarhum di kamar rumah dinas ada darah, senjata api, kemudian dilakukan olah TKP kami lakukan koordinasi dan komunikasi, dilakukan penyelidikan gabungan pengawas internal, Propam, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara,” ungkap Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim dikutip pada Minggu (24/9). Sampai saat ini, Yusuf belum berani berspekulasi apa penyebab kematian Brigpol Setyo Herlambang. “Kami belum bisa memberikan penilaian ini peristiwanya apa karena harus diusut secara fakta profesional,” pungkasnya. Namun demikian, ahli psikolog porensik, Reza Indragiri menyebut ada hal janggal terkait kematian Walpri Kapolda Kaltara ini. “Tentu saya tidak berharap seperti kasus Sambo, kasus ini bisa diungkap dengan sejernih mungkin dan tak menyebabkan polemik. Namun memang ada situasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya,” ungkap Reza. Reza menilai, ada yang janggal ketika Polda Kaltara menyampaikan kematian Brigpol Setyo Herlambang begitu cepat disampaikan sebagai kelalaian. “Dikabarkan meninggal pada Jumat 13.10 WITA di rumah dinas Kapolda Kaltara. Bagaimana kurang dari 24 jam kemudian Polda Kaltara sudah menyampaikan ke publik sebuah spekulasi bukan bunuh diri tapi kelalaian. Sedemikian cepat lah proses investigasi yang dibangun Kepolisian bahwa ini merupakan kecelakaan bukan bunuh diri bukan pula pembunuhan,” kata Reza. Yang kedua jam kematian korban menunjukkan bahwa, harusnya Walpri dan Kapolda Kaltara tengah bekerja. “Kita yakini sebagai jam kerja atau jam kantor patut berasumsi Kapolda Kaltara harusnya tidak di rumah dinas melainkan di Mapolda atau di tempat yang harus dilakukan jam kerja.” kata Reza lagi. Jadi Kapolda Kaltara harus menyampaikan secara rinci bagaimana kejadian di momen tersebut terkait ajudan yang harus terus bersamanya justru ditemukan tewas. “Ajudan harus 100 persen sama pimpinan, apa penjelasan ajudan di jam kerja semestinya mendampingj tapi malah di rumah dinas. Apakah di tempat terpisah, atau di tempat sama dengan Kapolda,” tutupnya. (Wan)

Topik:

Polri Kompolnas Reza Indragiri Brigpol Setyo Herlambang Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya

Kematian Brigpol Setyo Janggal! Ahli Psikologi Forensik Soroti Jam Kerja dan Keberadaan Kapolda Kaltara

Berita Sebelumnya

Kapolri Perintahkan Kapolda Kaltara Gunakan CSI untuk Ungkap Kematian Brigadir Setyo Herlambang

Berita Selanjutnya

Kasus Film Porno, Polisi Periksa Siskaeee Hari Ini

Berita Terkait

Kompolnas Minta Polda Jateng Klarifikasi Kasus Pembunuhan Rizky Setiawan Kalibuntu

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K