Perintah Tunda Pemilu, Putusan PN Jakpus Menyimpang

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 6 Maret 2023 23:18 WIB
Jakarta, MI - Putusan Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Pusat (Jakpus) menyimpang dari substansi hukum. Bahkan, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Atang Irawan dalam keterangannya kepada Monitor Indonesia, Senin (6/3). "Putusan pengadilan yang menyimpang dari substansi dan proses hukum itu sendiri, bahkan telah menjadi kontroversi dalam penerapaan keadilan," katanya. Melihat dari putusan yang kontroversial ini, kata dia, perlu adanya pengawas tidak langsung terhadap hakim di tingkat Pengadilan Negeri. Selain itu, pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan atau putusan pengadilan. "Dipandang perlu dilakukan eksaminasi," jelasnya. Dia menambahkan, dengan eksaminasi ini akan semakin membuat ruang bagi masyarakat untuk menilai putusan yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat ini. "Maka dibuka ruang bagi publik untuk menilai sebuah putusan hakim dengan tidak mengurangi status dan kedudukan putusan tersebut," tandasnya. (ABP)   #Perintah Tunda Pemilu, Putusan PN Jakpus Menyimpang

Topik:

Nasdem PN Jakpus tunda pemilu menyimpang

Berita Sebelumnya

PKS Sebut Gugatan Partai PRIMA Perbuatan Melawan Hukum

Berita Selanjutnya

NasDem Sarankan Eksaminasi: Biar Hakim Hati-hati

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

NasDem soal Sidang Etik Sahroni dan Nafa Urbach: Kita Ikuti Semua Mekanisme di MKD

25 Oktober 2025 19:51 WIB

Hukum
Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Mantan Dirut Taspen Antonius Kosasih Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

6 Oktober 2025 19:34 WIB

Politik
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. (Foto. Rizal)

Evaluasi TAP MPR 1/2003, Taufik Basari Tekankan Pentingnya Etika Berbangsa

17 September 2025 18:52 WIB

Nasional
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari. (Foto. Rizal)

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998

17 September 2025 14:59 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Hukum
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Dok MI/Aan)

PT Asiana Senopati, Perusahaan Istri Menperin Mangkir dari Perintah Pengadilan

13 September 2025 20:51 WIB