Komisi VIII Pertanyakan Penilaian Kinerja Dewas BPKH

Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, mempertanyakan penilaian Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap kinerja BPKH itu sendiri.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu Dewas semestinya dapat memberikan penilaian terhadap BPKH secara objektif dengan sudat pandang yang tajam. 

Hal itu disampaikan Selly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2204). 

"Dewan pengawas ini kan mitranya komisi VIII kepanjangan tangan kanan dan Komisi VIII. Saya sangat yakin seharusnya dewan pengawas ini punya mata yang tajam sehingga bisa menilai apa yang dilaksanakan oleh BPKH ini bisa betul-betul ternilai dengan baik," kata Selly dalam rapat di Komisi VIII. 

Selly menilai, penilaian yang diberikan Dewas atas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 atas BPKH terkesan terlalu baik. Sehingga ia pun mempertanyakan dasar penilaian tersebut. 

"Tetapi sayang, dari beberapa kali yang disampaikan oleh Kepala ketua dewas, bahwa BPKH ini seperti kakak-adik gitu ya, saudara kandung. Kami juga menyampaikan, apakah penilaian itu betul objektif atau subjektif?" ucapnya. 

Selain itu, ia juga mempertanyakan soal target utama pendaftaran jemaah haji yang belum terintegrasi dengan layanan Sistem komputerisasi Haji Terpadu (Siskohad).

"Tadi sebelum kita rapat kepala BPKH menyampaikan bahwa belum adanya integrasi antara digitalisasi antara siskohad dengan yang ada di Kementerian dengan BPKH, padahal seharusnya itu sudah dilakukan dan menjadi target utama," katanya. 

Sedangkan kata Selly, pada tahun 2023 pendaftaran haji jamaah haji baru ditargetkan sebesar 350.000 jamaah dan realisasinya hanya 322.000 jamaah atau sekitar 92 persen. 

"Ini tentu saja menjadi menarik buat kami, apakah nanti di tahun 2024 dengan target 385.000 ini apakah bisa tercapai atau tidak? Sementara digitalisasi transportasi yang dilakukan oleh BPKH belum dilakukan dengan baik," tukasnya.