MAKI Minta Presiden Jokowi Tak Lantik Nyoman Adhi

Nicolas

Diperbarui 19 Oktober 2021 14:39 WIB

MAKI Minta Presiden Jokowi Tak Lantik Nyoman Adhi

Monitorindonesia.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, meminta Presiden Jokowi untuk tidak melantik Nyoman Adhi Suryanyadna sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pasalnya, gugatan perkara pemilihan anggota BPK masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "MAKI tetap lanjut gugatan lawan ketua DPR atas tidak sahnya pemilihan Anggota BPK. Presiden RI diminta tidak melantik Nyoman Adhi Suryanyadna selama masih terdapat sengketa di PTUN," tegas Boyamin dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021). Sebagaimana diketahui, DPR telah memilih Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai calon anggota BPK dan berkasnya sudah diajukan kepada Presiden untuk dilakukan pelantikan. Boyamin mengingatkan, Presiden harus menunggu putusan gugatan ini hingga memiliki kekuatan hukum tetap menunggu hingga proses Banding dan Kasasi. Boyamin beralasan, permintaan tidak melantik ini sebagai bentuk penghormatan atas proses hukum yang sedang berjalan. "Presiden semestinya menjadi tauladan menghormati dan patuh atas proses hukum sebagai konsekuensi negara hukum yang digariskan UUD 1945," tandasnya. Sebelumya, Hakim PTUN Jakarta menetapkan tidak menerima gugatan dikarenakan Penggugat MAKI dan LP3HI belum secara resmi mengajukan keberatan kepada Ketua DPR terkait seleksi calon Anggota BPK yang tidak memenuhi syarat. Akan hal tersebut, Boyamin mengungkapkan, MAKI dan LP3HI telah melengkapi kekurangan tersebut berupa telah mengirimkan surat keberatan (tanda terima surat keberatan jadi lampiran rilis ini) kepada Ketua DPR dan selanjutnya MAKI dan LP3HI telah mendaftarkan kembali gugatan kepada PTUN. Boyamin menambahkan, materi gugatan sama dengan sebelumnya ditambah dilengkapi lampiran surat keberatan . Materi sbb: Gugatan ini melawan Ketua DPR dalam hal hasil seleksi calon pimpinan BPK yang diduga tidak memenuhi syarat. KETUA DPR Ibu Puan Maharani telah menerbitkan Surat Ketua Dewan Perwakilam Rakyat Republik Indonesia nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada Pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang. Dari 16 orang tersebut terdapat 2 (dua) orang calon Anggota BPK yang diduga tidak memenuhi persyaratan yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin. Berdasarkan CV Nyoman Adhi Suryadnyana, pada periode 3-10-2017 sampai 20-12-2019 yang bersangkutan adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III), yang notabene adalah pengelola keuangan negara (Kuasa Pengguna Anggaran / KPA ). Sedangkan Harry Z. Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang notabene merupakan jabatan KPA dalam arti yang bersangkutan bahkan masih menyandang jabatan KPAnya. Kedua orang tersebut harusnya tidak lolos seleksi karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mengatur : untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Ketentuan pengaturan ini mengandung makna bahwa seorang Calon Anggota BPK dapat dipilih untuk menjadi Anggota BPK, apabila Calon Anggota BPK tersebut telah meninggalkan jabatan (tidak menjabat) di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat 2 tahun terhitung sejak pengajuan sebagai Calon Anggota BPK. Bahwa pemaknaan terhadap Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 juga disampaikan juga oleh Mahkamah Agung (MA) dalam suratnya nomor 118/KMA/IX/2009 tanggal 24 September 2009 berpendapat bahwa Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 menentukan bahwa calon Anggota BPK telah meninggalkan jabatan di lingkungan Pengelola Keuangan Negara selama 2 (dua) tahun. Atas dugaan tidak memenuhi persyaratan tersebut, MAKI dan LP3HI telah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Gugatan ini bertujuan membatalkan surat tersebut dan termasuk membatalkan hasil seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi persayaratan dari orang tersebut.[bng]

Topik:

Jokowi MAKI Presiden Jokowi BPK RI

MAKI Minta Presiden Jokowi Tak Lantik Nyoman Adhi

Berita Sebelumnya

Koalisi Arab Tewaskan 1.000 Pemberontak Houthi di Distrik Abedia dalam Sepekan

Berita Selanjutnya

LBH Jakarta Layangkan Rapor Merah Kinerja Anies, PDIP: Sudah Pas

Berita Terkait

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

APH Didesak Usut Temuan BPK soal Belanja Dinas di Sekwan Purwakarta Rp 468 Juta Tak Didukung SPJ

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

MAKI akan Uji Materi soal Pengawas Internal Termasuk Menag ke MK

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K