Maling Uang Rakyat Dihukum Mati, Fahri Hamzah Respons Positif Keinginan Jaksa dan KPK

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 29 Oktober 2021 14:36 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah merespon positif keinginan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi para 'maling' uang rakyat, apalagi mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Bahkan, menurut Fahri keinginan tersebut bagian dari dua institusi penegakan hukum. Fahri saat dihubungi, Jumat (29/10/2021) menilai, ST Burhanuddin dan Firli Bahuri merupakan dua pendekar anti korupsi yang bertekad untuk menyikat para maling uang rakyat. "Dua pendekar antikorupsi dari dua lembaga berbeda itu sedang menggabungkan kekuatan untuk memberantas para 'maling' uang rakyat," tulis Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini. Hal itu, menurut Fahri, dikarenakan para maling uang rakyat seakan tidak pernah ada habisnya, karena sampai saat ini praktik-pratik korupsi terus bermunculan. "Kita berharap sinergi Jaksa dan KPK bisa menyelesaikan perkara korupsi di Tanah Air," kata politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. Seperti diketahui, Firli Bahuri mendukung penuh keinginan ST Burhanuddin tersebut dikarenakan berbagai alasan. Menurutnya, selama ini KPK sudah melakukan segala cara untuk mencegah maling atau perilaku koruptif, seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat KPK memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang kesadaran dan dampak buruk korupsi, membangun karakter integritas, hingga mengkampanyekan budaya antikorupsi. Akan tetapi, menurut dia, hal itu tidak cukup untuk mencegah perilaku koruptif, karena pada kenyataannya para maling uang rakyat tetap bermunculan. "Kita juga melakukan pencegahan untuk memperbaiki sistem supaya tidak ada peluang dan kesempatan untuk korupsi. Tetapi perilaku koruptif itu pun belum bisa berhenti" terang Firli Bahuri. Oleh karena itu, Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK sangat mendukung penuh rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu. "Perlu didukung karena ancaman hukuman mati hanya diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor," terangnya. Di sisi lain Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Simanjuntak mengatakan bahwa ST Burhanuddin saat ini sedang mengkaji penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat. (Ery)

Topik:

hukum maling

Berita Sebelumnya

Hukum Mati Koruptor, Sultan: Menjawab Rasa Keadilan Masyarakat

Berita Selanjutnya

Jadwal Serie A 2021/22 Match Day 11

Berita Terkait

Hukum
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang di Tipilor. (ist)

PDIP Tegaskan Hasto Tak Terlibat Suap, Semua Dana dari Harun Masiku

26 Mei 2025 11:46 WIB

Hukum
Azmi Syahputra (Dok. MI)

Ketua PN Jaksel Terjaring OTT, Dosen Hukum Trisakti: Bukti Wajah Peradilan Kita Kian Buram

13 April 2025 18:58 WIB

Politik
Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok MI/Antara)

Hukum 'Dijungkirbalikkan', Megawati: Kalau Saya Masih Hidup, Saya akan Lawan!

11 Januari 2025 23:52 WIB

Ragam
Sugiyanto Emik (Foto: Dok MI)

Peraturan dan Aturan: China Eksekusi Mati Koruptor Rp 6,7 Triliun, RI Rugikan Negara Rp 300 Triliun hanya Dihukum 6,5 Tahun

26 Desember 2024 19:17 WIB