Pimpinan Komisi III Bela ST Burhanuddin, Sebut Skandal Poligami Jaksa Agung Fitnah

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 7 November 2021 22:42 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com- Pimpinan Komisi III DPR membela ST Burhanuddin terkait skandal poligami yang terungkap belakangan ini. Bahkan menyebut skandal poligami Burhanuddin sebatas fitnah, tidak melihatnya sebagai persoalan serius lantaran melanggar etika hingga terindikasi pidana. Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni memilih mendorong Burhanuddin melanjutkan kinerja yang dianggapnya cemerlang. Politisi Nasdem ini tidak menyatakan bakal mengklarifikasi apalagi meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Burhanuddin. “Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup,” kata Sahroni, Minggu (7/11/2021). Wakil Ketua Komisi III lainnya, Pangeran Khairul Saleh, mengungkapkan hal yang sama. Politisi PAN tersebut menilai skandal poligami Burhanuddin merupakan isu murahan yang sengaja dihembuskan koruptor untuk menyerang personal Jaksa Agung. Dia meminta jajaran birokrasi Kejaksaan Agung (Kejagung) turun untuk membongkar fitnah tersebut, bukan mendorong KASN yang telah menerima laporan tersebut bebas dari intervensi. “Tuduhan poligami terhadap Jaksa Agung RI boleh jadi pola serangan yang bermuatan politis. Artinya serangan fitnah ini wujud dari upaya untuk menghentikan proses atau penindakan hukum dari Kejaksaan Agung RI terhadap kasus tertentu menyangkut kepentingan tertentu pula,” tuturnya. Jaksa Agung Burhanuddin dilaporkan oleh LSM Jaga Adhyaksa karena melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil. Laporan tersebut sudah diterima Ketua KASN Agus Pramusinto, Kamis (4/11/2021) yang lalu. Laporan tersebut menunjukkan Burhanuddin melanggar ketentuan sewaktu menikahi seorang jaksa berinisial MA pada 2010 yang lalu. Bahkan KTP yang bersangkutan diduga dimanipulasi. Menariknya, MA hingga kini jaksa aktif yang menjabat direktur pada Jamintel. Mengacu pada ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1980, MA seharusnya mundur karena ASN perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, ketika dipersunting koleganya. Singkatnya, PP melarang ASN menikah lagi dengan rekan sesama instansi. Agus Pramusinto, sewaktu menerima laporan tersebut berjanji untuk menindaklanjuti. Namun dia tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan KASN untuk memeriksa laporan ini, sebab bergantung pada hasil klarifikasi terhadap beberapa pihak. “Kami enggak tahu waktu yang diperluakan masing-masing untuk bisa memberikan informasi,” kata Agus.

Topik:

PAN Nasdem DPR Jaksa Agung KASN Komisi III poligami

Berita Sebelumnya

Kapolri Buka Konferensi Polwan Sedunia di Labuan Bajo

Berita Selanjutnya

Hasil Premier League: Arsenal 1-0 Watford

Berita Terkait

Politik
Illustrasi Makan Bergizi Gratis (Foto: Istimewa)

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

18 jam yang lalu

Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

20 jam yang lalu

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR RI Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas Gula Rafinasi

2 Oktober 2025 06:56 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

2 Oktober 2025 06:35 WIB