Putusan MK Terkait UU Ciptaker Diapresiasi, Meski Terlambat

Reina Laura

Diperbarui 26 November 2021 13:57 WIB

Putusan MK Terkait UU Ciptaker Diapresiasi, Meski Terlambat

Monitorindonesia.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Untuk itu, MK memerintahkan kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Menanggapi putusan MK tersebut, pengamat Sosial Ekonomi Anwar Abbas melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021), mengapresiasi sekaligus menyayangkan karena putusan tersebut terlambat, mengingat kebijakan dengan payung hukum UU tersebut sudah berjalan. "Terus terang sudah sangat terlambat karena pesta sudah berjalan dan menghentikannya saya rasa sudah sulit, karena biasanya ketentuan yang baru tersebut tidak berlaku surut. Akan tetapi, putusan MK kemarin bisa diberlakukan untuk para investor yang akan datang. Tentu harus tetap disikapi dengan senang karena perintah MK tersebut," jelasnya lagi. Wakil Ketua Umum MUI ini juga menjelaskan, jika pemerintah dan DPR tidak berhasil memperbaiki UU tersebut dalam 2 tahun, maka UU yang sudah ada sebelumnya dianggap berlaku kembali. Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Ciptaker sekarang ini sudah jelas tidak berlaku lagi. Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis. Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. "Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja, red.), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman. (Ery)

Topik:

putusan mk uu ciptaker

Putusan MK Terkait UU Ciptaker Diapresiasi, Meski Terlambat

Berita Sebelumnya

Polri Sebut Kelompok Terorisme JI Dilatih Beladiri oleh Eks Kombatan Afghanistan

Berita Selanjutnya

Jadwal Premier League 2021/22 Match Day 13

Berita Terkait

MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Pejabat Negara, Sasar Otto Hasibuan?

Soal Putusan Pemisahan Pemilu, Ketua DPR: MK Salahi UUD 45

Mendagri Masih Kaji Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah: Sesuai Konstitusi Atau Tidak

Belum Tentukan Sikap, Demokrat Masih Kaji Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Babak Baru Tekanan Politik: Wapres Gibran Disomasi Terbuka agar Mundur Buntut Putusan MK dan Fufufafa

M Khozin: Putusan MK 135/2024 Bentuk Kerusakan Konstitusional

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K