Ini Klarifikasi Jaksa Agung Terkait Jaksa Nakal di Sumenep

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Juni 2022 06:00 WIB
Jakarta, MI - Burhanuddin, Jaksa Agung RI, melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) menyampaikan klarifikasi soal pemberitaan media massa dan elektronik terkait Jaksa nakal di Kejaksaan Negeri Sumenep. Kapuspenkum Ketut Sumedana, mengatakan, Pimpinan Kejaksaan Agung menyatakan akan menindak secara tegas dan memberikan sanksi keras terhadap setiap oknum Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan RI jika ditemukan melakukan perbuatan tercela. “Pimpinan Kejaksaan Agung tidak ingin ada pihak-pihak yang mengganggu penegakan hukum di daerah maupun dimana saja yang mencederai keadilan masyarakat,” ujar Kapuspenkum melalui rilis tertulis yang diterima awak media, Sabtu (4/6). Lebih lanjut Ketut Sumedana menjelaskan, adapun untuk kedua Jaksa yang dimaksud yaitu Kasi Pidum (IM) dan Kasi Barang Bukti (BN) akan diambil tindakan tegas sesuai perbuatannya, tentunya melalui kajian yang mendalam sesuai prosedur. “Untuk saat ini kedua Jaksa tersebut ditarik atau ditugaskan sementara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan diserahkan kepada bidang pengawasan yang bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan serta menjaga kondusifitas di Kabupaten Sumenep,” jelas Ketut Sumedana. Ketut Sumedana juga mengimbau, apabila masyarakat menemukan perbuatan tercela yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan RI, dipersilahkan untuk melaporkan hal tersebut melalui platform yang telah disediakan. “Klarifikasi ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan Adhyaksa untuk bertindak profesional dan berintegritas di manapun dirinya ditugaskan,” tutup Ketut Sumedana. [Ode]

Topik:

Jaksa Nakal

Berita Sebelumnya

KPK Sebut Uang Suap Walikota Yogyakarta dari Petinggi PT Summarecon Agung

Berita Selanjutnya

Dua Advokat Divonis 3 Tahun Penjara, Ini Kasusnya

Berita Terkait

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

26 Oktober 2025 23:27 WIB

Hukum
Jamwas Kejagung Rudi Margono (Foto: Istimewa)

Jamwas Tak akan Mentolerir Jaksa Main Proyek di Maluku Utara

9 September 2025 17:40 WIB