APBD Tembus Rp 80 T, KPK Bidik Rekening Gendut Pejabat DKI Jakarta

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 14 Desember 2022 12:24 WIB
Jakarta, MI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tertinggi dengan nilai sekitar Rp 80 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, meminta agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat DKI diperiksa. Hal itu didasari dari hasil pemetaan KPK atas instansi yang memiliki potensi korupsi tinggi. Ia menyinggung soal provinsi yang paling rawan peluang korupsinya. Salah satu-nya yakni DKI Jakarta dengan anggaran APBD sebesar Rp80 triliun. "DKI anggarannya kan Rp 80 triliun APBD-nya. Kita dorong, 'tolong dong liatin tuh LHKPN yang bersangkutan, minta laporan ke perbankan kalo yang bersangkutan melampirkan surat kuasa," kata Alexander Marwata kepada wartawan, Minggu (11/12). Ia mendorong untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat Pemprov DKI, yang masuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Lebih lanjut, Alex menuturkan para pejabat Pemprov DKI harus diketahui LHKPN-nya oleh atasan. Sebab, bila tidak melampirkan surat kuasa, maka KPK akan melaporkan pejabat tersebut ke atasannya langsung. "Kalo yang bersangkutan nggak melampirkan surat kuasa, kita sampaikan ke atasan langsung. ‘LHKPN yang bersangkutan kita nyatakan belum lengkap dan kategorikan belom lengkap,’ supaya ada sanksi," tegasnya. Terkait dengan pejabat yang tak melaporkan LHKPN-nya, Alex meminta agar tak diberikan kenaikan pangkat hingga dicopot dari jabatannya. “Makanya kami sampaikan, mestinya secara internal itu dijadikan semacam standar, standar perilaku. Buat pejabat yang tidak lapor LHKPN ya jangan dipromosikan, jangan dinaikkan pangkatnya. Kalau yang sudah punya jabatan tetapi tidak lapor, padahal wajib lapor, copot jabatannya,” pungkasnya.

Topik:

KPK Pemprov DKI LHKPN APBD DKI Jakarta

Berita Sebelumnya

Bantai Kroasia 3-0, Argentina Lolos ke Babak Final Piala Dunia Qatar 2022

Berita Selanjutnya

Dasco Minta TNI-Polri Bergerak Cepat Tumpas KKB di Papua

Berita Terkait

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

SPI KPK: 57% Responden Nyatakan Anggaran Dipakai untuk Kepentingan Pribadi

13 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Hasanuddin tersangka kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019-2022 (Foto: Istimewa)

Jadi Tersangka Kasus Dana Hibah, Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Ajukan Praperadilan Lawan KPK

15 jam yang lalu

Hukum
Deolipa Yumara (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Didesak Kembalikan Aset Linda Susanti Rp 600 M yang Disita: Jika Tidak, akan Dilaporkan ke Polisi hingga DPR

17 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Aliran Uang ke PJK3 Terkait Kasus Pemerasan di Kemnaker

18 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Dugaan Laporan Fiktif Program MBG Masuk Radar KPK

10 Oktober 2025 22:38 WIB