Gegara Terdakwa KSP Indosurya 'Lepas Kandang', Putusan MA Tidak Ada Harganya!

Adelio Pratama

Diperbarui 28 Januari 2023 02:42 WIB

Jakarta, MI - Bebasnya terdakwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya membuat para korbannya gerah pada hakim yang tidak lagi berpihak kepada mereka. Tak hanya masyarakat, namun Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD juga turut memberikan kritikan pedas pada Koperasi yang jelas melanggar Undang-undang (UU) perbankan pasal 46. Bahkan mantan Ketua MK ini, menilai Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah tidak bisa lagi dihargai oleh Hakim yang telah berpihak kepada Indosurya. "Saya mengganti kata menghormati (putusan MA). Saya sekarang mengganti kata 'tidak bisa menghindar dari Putusan Mahkamah Agung, mungkin kita tidak perlu menghormati," kata Mahfud MD, Jum'at (27/1). KSP Indosurya telah mengatasnamakan koperasi juga bukan bank yang berizin, namun dengan beraninya menghimpun dana dari masyarakat. "23 ribu orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi. Menyimpan uang disitu kan harusnya tidak boleh," tegasnya. Menurut Mahfud, kasus ini sebenarnya sudah masuk pada tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetapi tetap saja bos KSP Indosurya, Henry Surya dilepaskan. Untuk itu, Mahfud MD menegaskan agar hakim tidak gelap mata dalam menegakkan hukum dan kebenaran. "Pemerintah Kejagung akan layangkan kasasi," katanya. Tak hanya itu, pemerintah berjanji akan turun tangan melaksanakan putusan PKPU pengadilan niaga yang nantinya uang yang dirampas akan dikembalikan ke korban. Para korban KSP Indosurya kini menaruh harapan pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk mengajukan kasasi demi meraih keadilan. Korban juga meminta agar Presiden dan Menko Polhukam dapat turun tangan dalam menuntaskan kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum korban nasabah KSP dari lembaga bantuan hukum Bethel, Raja Herefa, mengaku bingung atas putusan tersebut. Tetapi ia mengatakan bahwa putusan hakim harus dipatuhi. Diketahui Henry Surya dkk didakwa melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 2 juncto Pasal 10 Undang-Undang RI tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang RI tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Topik:

Kejagung Mahfud MD Mahkamah agung Kabareskrim KSP Menkopolhukam Polri MA TPPU koperasi Indosurya KSP Indosurya penipuan Henry Surya Korban KSP Indosurya

Gegara Terdakwa KSP Indosurya 'Lepas Kandang', Putusan MA Tidak Ada Harganya!

Berita Sebelumnya

Setelah Kasus Polisi Tembak Polisi, Kini Muncul Polisi Bela Pensiunan Polisi, Kasus Apa?

Berita Selanjutnya

Banjir dan Tanah Longsor di Manado Tewaskan 5 Orang

Berita Terkait

Kejagung Disebut Tutupi Keterlibatan Eks Kajari Jakbar di Kasus Jaksa Azam, Komjak Dimana?

Kejagung Didesak Periksa Bupati Muna Barat soal Perambahan Hutan oleh PT AMI dan Amindo

Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Selama 11 Jam, Nadiem: Kebenaran Akan Terbuka

Kejagung Serahkan Penetapan Status Buron Silfester ke Kejari Jaksel

Negara Rugi Rp240 M atas Pembalakan Liar di Mentawai, PT Berkah Rimba Nusantara dan IM Tersangka!

Kejagung Tetapkan PT Berkah Rimba Nusantara dan IM Tersangka Pembalakan Liar di Mentawai

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K