Pengamat: Hakim PN Jakpus Pengen Tenar Seperti Hakim PN Jaksel Berani Vonis Mati Ferdy Sambo

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 3 Maret 2023 14:33 WIB
Jakarta, MI - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tengah menjadi sorotan menyusul putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Jika dilaksanakan, maka berarti Pemilu akan tertunnda hingga 2025. Pengamat politik Fernando Emas, menilai putusan ini merupaka kecerobohan hakim itu sendiri karena bukanlah suatu kewenangannya. Pasalnya, menurut Fernado yang berlatar belakang strata satu ilmu hukum ini, bahwa setiap pengadillan mempunyai wilayah kerja masing-masing yang disebut dengan yurisdiksi, alias kompetensi peradilan. Dalam hal ini, tidak bisa perkara pidana, disidangkan dalam majelis hukum perdata. "Tidak bisa perkara tata usaha negara disidangkan oleh peradilan umum," jelas Fernando saat berbincang dengan Monitor Indonesia, Jum'at (3/3). Di sisi lain, Fernando Emas menduga hakim PN Jakarta Pusat ini hanya menarik perhatian publik ditengah kasus Dirjen Pajak dan juga proses hukum kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang kini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Atau hakim ini kepengen tenar/terkenal seperti hakim PN Jaksel yang berani memvonis mati Ferdy Sambo. Toh sekarang gampang saja terkenal, tanpa prestasi pun bisa terkenal. Namun persoalan hakim PN Jakpus ini berbeda dengan PN Jaksel," sindir Fernando. Namun demikian, Fernando juga tetap menyayangkan putusan hakim PN Jakpus ini. Ia juga mengingatkan semua pihak agar mewaspadai jika putusan tersebut dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang memang menginginkan penundaan pemilu. "Harus waspada juga, jangan-jangn ini cara oknum-oknum tertentu untuk meloloskan keinginannya untuk menunda pemilu," katanya. Dengaan demikian, Fernando Emas berharap pula kepada Komisi Yudisial turun tangan soal putusan teranyar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) ini. "Kejanggalan mencolok dari Putusan ini pantas menimbulkan berbagai dugaan. Karenanya Komisi Yudisial harus turun tangan," tegas Fernando. Adapun tiga Hakim yang mengadili perkara ini yaitu T. Oyong (Ketua) dan dua Hakim Anggota H Bakri dan Dominggus Silaban. (LA)

Topik:

Hakim penundaan pemilu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berita Sebelumnya

Kecelakaan Kereta di Yunani Tewaskan 57 Orang

Berita Selanjutnya

KPK Jangan Hanya Periksa LHKPN Rafael, Kasatpol PP Pemprov DKI Arifin Juga Donk!

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution dan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting meninjau Tanggul Sungai Dalu-Dalu, Desa Sukaraja dan Bendungan di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumut, Rabu (11/6/2025)

Hakim akan Cecar Bobby Nasution soal Pergeseran Anggaran di Sidang Korupsi Jalan Dinas PUPR Sumut

24 September 2025 23:00 WIB

Hukum
Djuyamto mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aan)

Djuyamto Harap jadi Hakim Korupsi Terakhir

10 September 2025 22:43 WIB

Hukum
Sebanyak tiga hakim yang menjatuhkan vonis lepas (ontslag) terhadap kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2022 didakwa menerima suap secara total Rp21,9 miliar. Ketiga hakim tersebut, yakni Hakim Ketua Djuyamto bersama dengan para hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

Jaksa Mendakwa 2 Hakim yang Vonis Lepas Korupsi CPO Terima Suap Rp 6,2 Miliar

21 Agustus 2025 16:00 WIB

Politik
Komisi III DPR menggelar fit and proper test untuk calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki usia pensiun pada Februari 2026, Rabu (20/8/2025) Foto: Dok MI/Ist

Pernyataan Safaruddin "Jangan Hantam DPR" ke Calon Hakim MK Memalukan: Seperti Membongkar Selimut Tebal yang Menutup Misi DPR

21 Agustus 2025 01:42 WIB

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Aswan)

Vonis Silfester Mangkrak 6 Tahun, Pakar Desak Audit Kinerja Hakim, Jamwas dan Komjak!

13 Agustus 2025 13:08 WIB