Eks Wamenkumham Sebut Ada Kasus yang "Dikawal" KPK, Ingin Jerat Lawan Oposisi Pilpres 2024

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Mei 2023 14:59 WIB
Jakarta, MI - Eks Wamenkumham, Denny Indrayana menilai putusan MK Nomor 112/PUU XX/2022 memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. “Sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan, bahwa saat ini penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk menguatkan strategi pemenangan pemilu, khususnya Pilpres 2024,” ujar Denny, Jum'at (26/5). Ada dua norma UU KPK yang diubah melalui Putusan MK tersebut. Satu bahwa syarat minimal menjadi pimpinan KPK bukan hanya minimal 50 tahun tetapi juga bisa diikuti bagi yang sudah pemah menjabat (incumbent). Melalui putusan demikian Nurul Gufron selalu penggugat bisa mengikuti lagi seleksi Pimpinan KPK meskipun belum berumur 50 tahun, karena saat ini sudah menjabat sebagai komisioner KPK. Atas putusan demikian, semua hakim sepakat, termasuk Hakim Konstitusi Saldi Isra, meskipun mengajukan alasan berbeda (concurring opinion). Menurut Denny, atas masalah batas umur minimal ini, persoalannya lebih sederhana, dan hanya menunjukkan inkonsistensi dari putusanputusan MK sebelumnya, bahwa soal syarat umur adalah open legal policy, artinya dibebaskan kepada politik hukum pembuat undang undang untuk merumuskan dan menentukan norma hukumnya. Lebih lanjut kata dia, yang lebih problematik adalah soal kedua bahwa masa jabatan pimpinan KPK berubah dari awalnya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun. Dengan putusan MK ini, masa jabatan Pimpinan KPK sekarang Firli Bahuni Cs, yang kebanyakan berakhir di Desember 2023 karena dilantik Desember 2019 mendapatkan ekstra tambahan waktu 1 (satu) tahun alias mendapatkan gratifikasi perpanjangan masajabatan’ melalui putusan MK ini. Putusan atas norma ini membelah MK dengan 4 hakim memberikan dissenting opinion yaitu: Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adam, dan Enny Nurbaningsih Dia mengatakan, akan ada isu hukum, apakah putusan MK demikian berlaku bagi Firli Cs artinya berlaku retroaktif? ”Saya berpandangan secara hukum, norma masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun itu berlaku sejak putusan MK dibacakan, sehingga masa jabatan beberapa pimpinan yang sedang menjabat, dari awalnya 4 tahun berakhir di Desember 2023, akan berubah menjadi 5 tahun, dan berakhir di Desember 2024,” bebernya. Dia menjelaskan mengapa perubahan masa jabatan menjadi 5 tahun itu adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. "Karena ada kasus kasus di KPK yang perlu "dikawal”, agar tidak menyasar kawan koalisi, dan diatur dapat menjerat lawan oposisi Pilpres 2024," ungkapnya. Lebih jauh dijelaskan, jika proses seleksi tetap harus dijalankan saat ini, dan terjadi Pimpinan KPK di Desember 2023 maka strategi menjadikan KPK sebagai bagian dari strategi merangkul kawan dan memukul lawan itu berpotensi berantakan. Terlebih jika pimpinan KPK yang terpilih, tidak sejalan dengan grand design strategy pemenangan Pilpres 2024 tersebut. Tentu akan lebih aman jika pimpinan KPK yang sekarang diperpanjang hingga selesainya Pilpres di 2024. “Oleh karena itu, putusan MK yang mengubah masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun sudah memenuhi kepentingan strategi Pilpres yang menjadikan kasus hukum di KPK sebagai alat tawar politik (political bargaining) penentuan koalisi dan paslon capres cawapres Pilpres 2024,” pungkasnya.

Topik:

KPK Pilpres

Berita Sebelumnya

Soroti Putusan MK Masa Jabatan Firli Dkk, Boyamin Saiman: Harusnya Dinyatakan untuk Kapan, Sekarang Atau yang Akan Datang?

Berita Selanjutnya

Agustinus Pohan Pertanyakan Kewenangan MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo alias Jokowi (Foto: Istimewa)

Korupsi Whoosh Gampang Diungkap! Eks Penyidik KPK: Periksa Saja yang Menyetujui!

5 jam yang lalu

Monitor Hukum
PT Perumahan Pembangunan (PP) (Foto: Istimewa/Net)

Tersangka Dugaan Korupsi PT PP "DM dan HNN" Melenggang Bebas: KPK Jangan Merusak Kepercayaan Publik!

10 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Ternyata Sudah Periksa Saroni, Ini Kasusnya

12 jam yang lalu

Hukum
Selain tanah dan bangunan 2 lantai, KPK turut menyita 13 pipa milik PT BIG yang dijadikan agunan atas perjanjian jual beli gas di kasus ini. Pipa yang disita itu sepanjang 7,6 kilometer (Foto: Dok MI/KPK)

Wow! Pipa Sepanjang 7,6 Km di Anak Perusahaan AMG Group Disita KPK

12 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Soal Peluang Panggil Pihak KCIC terkait Dugaan Mark Up Whoosh

14 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Abid Rauf dari PT Batemuri Tours

22 jam yang lalu