Mahfud Minta Polisi Selidiki Informasi Denny Indrayana Soal MK Bakal Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Jakarta, MI - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengungkapkan adanya informasi perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK)terkait gugatan atas sistem Pemilu saat ini, yakni sistem proporsional terbuka. Denny Indrayana menyebutkan, adanya informasi jika MK dalam putusannya akan mengembalikan kepada sistem pemilu proporsional tertutup. Menanggapi informasi dari Denny, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan jika putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Untuk itu ia meminta Polisi agar menyelidiki hal ini. "Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ujar Mahfud, Minggu (28/5). Menurut Mahfud, putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setetalah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka.  "Saya yang mantan Ketua MK saj tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya," ucapnya. Sebelumnya, hal tersebut disampaikan dalam akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99.  "Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan Pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny, Minggu (28/5). Pakar hukum tata Negara itu juga mendapatkan informasi, jika komposisi putusan yang akan disampaikan Hakim MK akan adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion.  "Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ujarnya. Kendati demikian, Denny dalam keterangannya tidak menyebutkan secara spesifik perihal siapa yang menjadi sumber informasinya terkait sidang putusan MK menyangkut gugatan sistem Pemilu di Indonesia ini.  "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," pungkasnya.