KPK Pantau Bisnis Pejabat Kemenhub dan Kementerian ESDM

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 13 Juni 2023 18:20 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memantau ketat bisnis pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena disebut sebagai lahan basah. "Perhubungan mau kita lihat. Karena ada perhubungan laut, perhubungan darat. ESDM juga karena dia ada urusan dengan perizinan perusahaan-perusahaan tambang gitu ya," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/6). Menurut Pahala, KPK tidak melarang pejabat di Kemenhub dan Kementerian ESDM berbisnis. Namun, usaha yang berkaitan dengan pekerjaannya wajib diawasi dengan ketat untuk mencegah adanya konflik kepentingan. Salah satu bisnis yang dipantau yakni yang bergerak di bidang konsultan. Pejabat di dua kementerian itu seharusnya tidak menerima uang dari pihak berkepentingan dengan dalih meminta saran. "karena dia alasan 'wah itu saya jasa konsultan pak, dia enggak punya tambang, tapi, punya jasa konsultan dan enggak boleh," lanjut Pahala. Pahala menyebut sejumlah pejabat di dua kementerian itu sudah dimintai keterangan dengan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Namun, dia tidak memerinci namanya. KPK memastikan bakal memaksimalkan pasukannya untuk mencegah permainan kotor di dua kementerian itu. Cara yang digunakan wajib selangkah lebih maju. "Jadi, belajar dari itu, liat lebarin dah nih pola-pola ini musti kita cegah," pungkas Pahala. (LA)

Topik:

KPK kemenhub Kementerian ESDM

Berita Sebelumnya

Video Call Walkot Bekasi, Ganjar Sampaikan Aspirasi Pedagang Bakso

Berita Selanjutnya

Penghapusan LPSDK Hambat Publik Ketahui Penyumbang Dana ke Parpol

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

7 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Maraton Pemeriksaan Saksi di Kasus Korupsi Kuota Haji: Biar Segera Tuntas

15 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

25 Oktober 2025 20:09 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

25 Oktober 2025 19:56 WIB

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB