Sosialisasi Perbawaslu Layanan Advokasi Hukum, Totok: Beri Rasa Aman dan Nyaman Kepada Jajaran Pengawas

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 20 Juni 2023 17:29 WIB
Jakarta, MI - Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono menjelaskan keberadaan Perbawaslu 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dalam bekerja. Selama, kata dia, jajaran pengawas tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Meski begitu, kata Totok, bukan berarti Bawaslu membela yang salah. Jika melakukan tindakan di luar tugas dan fungsinya, ujar dia,, Bawaslu tidak memberikan layanan advokasi hukum. "Untuk tindak pidana, kami (Bawaslu) hanya pada batas ditetapkan tersangka, kalau telah ditetapkan sebagai tersangka maka bantuan hukum itu kita hentikan," katanya saat membuka Rapat Sosialisasi Layanan Advokasi Hukum Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2023 dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 gelombang II melalui daring di Bogor, Senin (19/6/2023). "Perbawaslu nomor 6 ini bukan untuk melindungi kejahatan, tetapi untuk memberikan pencerahan agar tidak terjadi tindak kejahatan di Bawaslu," lanjutnya. Dalam kesempatan itu, Totok juga mengingatkan agar seluruh jajaran sebaik mungkin dalam menggunakan anggaran. Pasalnya, lanjutnya, anggaran tersebut berasal dari negara sehingga apa yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. "Jangan ada yang mencari keuntungan dalam penggunaan uang negara dan kita harus saling mengingatkan, antara pimpinan dan kesekretariatan," tegasnya. Sebagai informasi, Rapat Sosialisasi Layanan Advokasi Hukum Berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 tahun 2023 dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 Gelombang II turut dihadiri Deputi Bidang Administrasi Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Biro Hukum dan Humas Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmadja, dan Tenaga Ahli Bawaslu Abdullah Iskandar.       #Sosialisasi Perbawaslu Layanan Advokasi Hukum

Topik:

Bawaslu Totok Hariyono Sosialisasi Perbawaslu Layanan Advokasi Hukum

Berita Sebelumnya

Mario Dandy Satriyo Disebut Sering Ubah BAP Kepolisian

Berita Selanjutnya

Kejagung Periksa Eks Dirops Waskita Karya dan Dirbis Jasa Marga

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB