KPK Endus Kejanggalan di APBD Pemprov Malut, Ada yang Ngalir ke Partai?

Sofifi, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) endus ada kejanggalan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut). Pasalnya, setiap penyusunan APBD, KPK menduga Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Malut sering main mata mencari keuntungan untuk kantong pribadi, kelompok, maupun partai. “DPRD Provinsi, intinya adalah ada permainan antara eksekutif dan legislatif, ada pokir-pokir (pokok pikiran) yang dipaksakan. Sudahlah, anggaran terbatas jangan dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat, kira-kira begitu,” ungkap Kasatgas Korsupgah Wilayah V KPK, Dian Patria, di Sofifi, Rabu (21/06) lalu. “Dengan tim sukses kah, orang satu partai, atau teman-teman terdekat, balas budi dan lain-lain. Dan celakanya, proyek tidak selesai, mangkrak, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai (tersangkut kasus korupsi, karena) 18 tahun (masa) kadaluarsa,” sambung Dian menjelaskan. Selain itu, dirinya mengungkapkan, proyek pokir merupakan hak setiap anggota DPRD, asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti, dimulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan lelang, hingga realisasi pekerjaan. “Pokir itu hak (Anggota DPRD). Tapi, intinya ada program yang tidak ada perencanaan, masuk titipan dan itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu,” cetusnya. Sementara itu, dia mencontohkan, belum lama ini, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), serta penahanan terhadap beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi terkait kasus suap ketok palu APBD. “Banyak kasus-kasus (Anggota DPRD), KPK yang (Tangani) di Jambi, baru-baru ini juga di Jatim. Besar sekali kasus yang di Jawa Timur, OPD hanya disuruh teken-teken saja. Jadi, secara umum disana Ketua Dewan ada jatah sekian, Wakil sekian,” pungkas Dian. (Rais Dero).     #KPK Endus Kejanggalan di APBD Pemprov Malut