KPK Endus Kejanggalan di APBD Pemprov Malut, Ada yang Ngalir ke Partai?

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 23 Juni 2023 13:28 WIB
Sofifi, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) endus ada kejanggalan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut). Pasalnya, setiap penyusunan APBD, KPK menduga Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Malut sering main mata mencari keuntungan untuk kantong pribadi, kelompok, maupun partai. “DPRD Provinsi, intinya adalah ada permainan antara eksekutif dan legislatif, ada pokir-pokir (pokok pikiran) yang dipaksakan. Sudahlah, anggaran terbatas jangan dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat, kira-kira begitu,” ungkap Kasatgas Korsupgah Wilayah V KPK, Dian Patria, di Sofifi, Rabu (21/06) lalu. “Dengan tim sukses kah, orang satu partai, atau teman-teman terdekat, balas budi dan lain-lain. Dan celakanya, proyek tidak selesai, mangkrak, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai (tersangkut kasus korupsi, karena) 18 tahun (masa) kadaluarsa,” sambung Dian menjelaskan. Selain itu, dirinya mengungkapkan, proyek pokir merupakan hak setiap anggota DPRD, asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti, dimulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan lelang, hingga realisasi pekerjaan. “Pokir itu hak (Anggota DPRD). Tapi, intinya ada program yang tidak ada perencanaan, masuk titipan dan itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu,” cetusnya. Sementara itu, dia mencontohkan, belum lama ini, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), serta penahanan terhadap beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi terkait kasus suap ketok palu APBD. “Banyak kasus-kasus (Anggota DPRD), KPK yang (Tangani) di Jambi, baru-baru ini juga di Jatim. Besar sekali kasus yang di Jawa Timur, OPD hanya disuruh teken-teken saja. Jadi, secara umum disana Ketua Dewan ada jatah sekian, Wakil sekian,” pungkas Dian. (Rais Dero).     #KPK Endus Kejanggalan di APBD Pemprov Malut

Topik:

KPK APBD Pemprov Malut Kejanggalan APBD Pemprov Malut

Berita Sebelumnya

Perusahaan Suami Puan Maharani di Proyek BTS Kominfo: Penyuplai Panel Surya Tanpa Lelang!

Berita Selanjutnya

Eks Penyidik Menduga Pungli di KPK Terungkap Pasca Laporan Asusila Terhadap Istri Tahanan

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

5 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

6 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok Inhutani V)

Tentang Raffles Brotestes, Komisaris Inhutani V yang Terseret Kasus Suap Pengelolaan Hutan

7 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes yang Sempat Kena OTT Diperiksa KPK

8 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

14 jam yang lalu