Ini Aturan Larangan Politik Uang, Simak!

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 9 Juli 2023 19:58 WIB
Jakarta, MI - Anggota Bawaslu RI, Puadi menyampaikan bahwa Bawaslu akan melakukan upaya pencegahan terhadap politik uang yang kerap terjadi jelang Pemilu maupun pada saat pencoblosan. Di satu sisi, politik uang juga dilarang tegas berdasarkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut ini aturan larangan politik: Larangan terkait dengan politik uang itu tertuang dalam Pasal 183 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi; Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu. Selain itu, aturan terkait pelarangan membuat kecurangan juga tertuang dalam Pasal 278 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu; Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu   Pasal 280 : Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu Pasal 286 ayat (1) : Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksanan kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilih. (ABP)     #Ini Aturan Larangan Politik Uang

Topik:

Bawaslu Politik Uang Aturan Larangan Politik Uang

Berita Sebelumnya

Dua Anak Buah Ferdy Sambo Minta Dibebaskan

Berita Selanjutnya

Siapa yang Bakal Terseret Jika Harun Masiku Tertangkap?

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB