Heboh, Diam-diam Pemprov dan DPRD Malut Sepakati Utang Rp 900 Miliar di Rumah Pribadi Gubernur

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 10 Juli 2023 20:20 WIB
Sofifi, MI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tiba-tiba sepakati utang sebesar Rp 900 Miliar. Padahal, utang yang ditetapkan sebelumnya hanya berkisar Rp 600 Miliar lebih. Kesepakatan utang tersebut setelah adanya pertemuan antara Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dan tiga unsur pimpinan DPRD, yakni Kuntu Daud, Muhammad Abusama, dan Sahril Taher. Pertemuan tersebut diduga dilakukan secara diam-diam, di rumah pribadi milik Gubernur Abdul Gani Kasuba. “Ini menyangkut dengan utang, itu baru kita tindaklanjuti disini (rumah pribadi gubernur). Karena, utangnya terlalu banyak, kalau utang ini kan sekitar 900an (Miliar),” ungkap Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, usai pertemuan dengan gubernur, di Sofifi, Senin (10/7). Menurut Kuntu, utang ini merupakan utang bawaan dari tahun 2022. Sehingga, DPRD mendorong ke Pemprov Malut untuk serius menyelesaikan utang tersebut sebelum masa jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Wakil Gubernur Al Yasin Ali berakhir. “Utang bawaan dari tahun 2022. Jadi, kalau kita tidak bayar utang ini berarti bertambah lagi. Pokoknya saya sudah tegaskan di ruangan tadi, kita harus bayar, kesimpulannya kita harus bayar utang sebelum Pak Gubernur dia selesai,” tegasnya. Untuk itu, dia merinci beberapa jenis utang tersebut yang harus dibayarkan. Seperti, utang pihak ketiga, utang ke guru honor daerah (Honda), utang rumah sakit umum daerah dr. Chasan Boesoerie Ternate, dan utang tunggakan dana bagi hasil (DBH). “Utang, istilahnya ada beberapa item. Itu kan Honda, terus rumah sakit, kan banyak itu, belum lagi dana bagi hasil,” jelas Kuntu. (Rais Dero) #Pemprov dan DPRD Malut

Topik:

dprd malut pemprov malut

Berita Sebelumnya

Catat! Ini Jadwal Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-3 yang Digelar Bawaslu RI

Berita Selanjutnya

Kejagung Telusuri Kemungkinan Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo ke  Bank BNI

Berita Terkait

Nusantara
Gubernur Malut Sherly Tjoanda bersama Kepala LKPP Sarah Sadiqa saat pertemuan di kantor LKPP, Jakarta, Jumat 18 September 2025. (Foto: Istimewa).

PUPR Malut Siapkan Agenda Pengadaan Baru

29 September 2025 17:29 WIB

Nusantara
Suasana reses Rahmawati Muhammad di Kelurahan Soadara, masyarakat menyampaikan keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. (Foto: Dok/Jainal Adaran).

Rahmawati Serap Aspirasi Warga Tidore

29 September 2025 17:23 WIB

Nusantara
Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe (Foto: Dok MI)

Dalih Jaringan jadi “Mantra Suci” Pemprov Malut

23 September 2025 13:04 WIB

Nusantara
Tim BPBJ Malut saat melakukan perekaman akun Inaproc di Biro Pemerintahan Malut, Kamis 4 September 2025 (Foto: Dok BPBJ Malut)

Inaproc jadi Gerbang E-Purchasing di Pemprov Malut

14 September 2025 19:15 WIB

Nusantara
Suasana asistensi perbaikan database RUP yang digelar BPBJ Malut bersama BKD Malut, Senin 8 September 2025 lalu. (Foto: Dok BPBJ Malut)

BPBJ Malut Tegaskan Revisi RUP Wajib Dilakukan OPD

14 September 2025 18:24 WIB

Nusantara
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok MI).

Lobi Sherly Berbuah Manis, 2.050 Rumah di Malut Bakal Nikmati Listrik Gratis

10 September 2025 15:57 WIB