OTT KPK Bagus, Tapi Pembuktian Dipertajam Jangan Dibuat Sembarangan!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 21 Juli 2023 18:50 WIB
Jakarta, MI - Dalam hukum acara pidana proses penangkapan itu memang ada yang ditangkap, tertangkap tangan, menyerahkan diri dan buronan (DPO). Tetapi dalam tindak pidana khusus yang efektif adalah operasi tangkap tangan atau OTT. Sebab, dalam kasus BLBI, Bank Century, Baligate saja, para tersangka, terdakwa yang tidak ditangkap dan ditahan pada kabur. "Jadi kasus tindak pindana korupsi efektif tertangkap tangan, bukan masalah investor takut investasi daripada jadi sarang persembunyian koruptor walaupun alasan berinvestasi seperti di Swiss, Kepulauan Bahama , Cayman Island dan Singapura," ujar pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Kurnia Zakaria kepada Monitorindonesia.com, Jum'at (21/7). Menurut Kurnia, para pengusaha lebih takut pajak resmi daripada pungli atau suap. Ukuran mereka, lanjut Kurnia, bisnis lebih menguntungkan beri suap, urusan beres dan lancar daripada bayar pajak macam-macam. Tetapi usaha tidak jelas menguntungkan karena peraturan tumpah tindih dan birokrat administrasi. "Dalam dunia bisnis, kejahatan korupsi tidak terorganisir tapi bersifat temporer atau sewaktu-waktu. Bersifat rahasia dan jamaah atau bersama-sama. Kejahatannya pun dilakukan bersifat timbal balik dan dilakukan oleh penentu regulasi dan kebijakan," jelas Kurnia yang juga kriminolog itu. Lebih lanjut, Kurnia menyatakan, bahwa jika pejabat yang berwenang jelas terlibat dalam tipikor, maka tinggal inisiator dari swasta atau dari aparat penegak hukum (APH). "OTT lebih bagus, tapi pembuktian dipertajam jangan dibuat sembarangan, tergantung niat baik dan kejujuran aparat penegak hukum. Jika tidak, mereka bisa tafsirkan norma hukum sesuai kepentingannya. Diperlambat atau dipercepat atau dipetieskan. Gratifikasi juga jangan diukur materi saja, tapi fasilitas dan utang budi juga berpengaruh," bebernya. Menurut Kurnia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain mempunyai data pelaporan dari para informan maupun whistle blower, ia juga mempunyai alat penyadap dan menggunakan laporan BPK, BPKP maupun PPATK sebagai barang butki awal. Selain itu KPK pegang data LHKPN semua pejabat negara dari pusat hingga daerah tingkat paling bawah kepala desa atau lurah dan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek. "Disinilah KPK mempunyai data barang bukti cukup untuk OTT daripada aparat penegak hukum lainnya. Hanya tinggal bersihkan oknum internal KPK yang tidak bersih diri atau bermain kasus, dan pungli," pungkas Kurnia. (Wan) #OTT

Topik:

KPK Korupsi OTT tipikor

Berita Sebelumnya

Korupsi Jalur KA, Sekjen Kemenhub dan Menhub Budi Karya Kompak Mangkir Panggilan KPK

Berita Selanjutnya

Korupsi BTS Kominfo: Tergantung Penyidikan Kejagung Periksa Suami Puan Maharani!

Berita Terkait

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

4 jam yang lalu

Monitor Hukum
Dokumen diduga berisi agen travel penerima kuota haji 2024 tambahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

5 Biro Travel dengan Kuota Haji Terbesar Ini dalam Bidikan KPK!

5 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

11 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

18 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

18 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

21 jam yang lalu