DPR ke KPK Soal Paulus Tannos: Kemarin Karena Sudah Ganti Identitas, Sekarang Tak Ada Perjanjian Ekstradisi, Besok Bilang Apa?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 18 Agustus 2023 13:37 WIB
Jakarta, MI - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu banyak alasan dalam upaya penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos. Pasalnya, KPK sebelumnya menyatakan bahwa Paulus telah mengganti identitas dan sekarang karena belum ada perjanjian ekstradisi dengan negara tempat Tannos berada. “Kemarin bilang tidak bisa ditangkap karena sudah ganti identitas. Sekarang bilang karena tidak ada perjanjian ekstradisi. Esok bilang apa?,” kata Luqman Hakim, Jum'at, (18/8). Perjanjian ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Menurutnya, hukum selalu terkesan kental dengan aroma kontestasi politik jelang pemilu. Hal ini kata Legislator Dapil Jawa Tengah VI ini akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada KPK. “Tiap jelang Pemilu, penegakkan hukum terkesan kental dg aroma kontestasi politik. Jika begini terus, kepercayaan rakyat makin tergerus. Nggak bahaya ta?,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut Paulus Tannos memiliki dua paspor dari negara yang berbeda. Keberadaan Paulus Tannos sempat dideteksi di salah satu negara di Asia Tenggara. Dia juga sempat disebut memiliki dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan salah satu negara di Afrika. Paulus Tannos memiliki identitas lain yakni Thian Po Tjhin (THP). “Kita belum punya perjanjian ekstradisi,” kata Alex. (Wan)

Topik:

KPK DPR Paulus Tannos Korusi e-KTP

Berita Sebelumnya

Usulan Pembubaran DPD RI Patut Dipertimbangkan

Berita Selanjutnya

Polda Metro Sebut Tiga Anggota Polisi yang Ditangkap Bukan Terorisme

Berita Terkait

Politik
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Foto: Istimewa)

Fraksi Gerindra Segera Aktifkan Status Anggota DPR Rahayu Saraswati

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Jaga Kerahasiaan Informasi Terkait Penyelidikan Dugaan Mark Up Whoosh

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Belajar dari Perkara Kuota Haji, KPK Minta Penyelenggaraan Haji Diperbaiki

21 jam yang lalu

Hukum
Direktur Gerakan Perubahan dan Advisory Board of MSI, Muslim Arbi (Foto: Dok MI)

KPK Lelet! Prabowo Didorong Bentuk Tim Independen Usut Korupsi Whoosh

1 hari yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Oknum Pejabat di Kasus Suap Jalur KA

1 November 2025 12:29 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Telah Panggil Sejumlah Pihak Terkait Penyelidikan Kasus Dugaan Mark Up Whoosh

1 November 2025 12:08 WIB