DPR ke KPK Soal Paulus Tannos: Kemarin Karena Sudah Ganti Identitas, Sekarang Tak Ada Perjanjian Ekstradisi, Besok Bilang Apa?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 18 Agustus 2023 13:37 WIB
Jakarta, MI - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu banyak alasan dalam upaya penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos. Pasalnya, KPK sebelumnya menyatakan bahwa Paulus telah mengganti identitas dan sekarang karena belum ada perjanjian ekstradisi dengan negara tempat Tannos berada. “Kemarin bilang tidak bisa ditangkap karena sudah ganti identitas. Sekarang bilang karena tidak ada perjanjian ekstradisi. Esok bilang apa?,” kata Luqman Hakim, Jum'at, (18/8). Perjanjian ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Menurutnya, hukum selalu terkesan kental dengan aroma kontestasi politik jelang pemilu. Hal ini kata Legislator Dapil Jawa Tengah VI ini akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada KPK. “Tiap jelang Pemilu, penegakkan hukum terkesan kental dg aroma kontestasi politik. Jika begini terus, kepercayaan rakyat makin tergerus. Nggak bahaya ta?,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut Paulus Tannos memiliki dua paspor dari negara yang berbeda. Keberadaan Paulus Tannos sempat dideteksi di salah satu negara di Asia Tenggara. Dia juga sempat disebut memiliki dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan salah satu negara di Afrika. Paulus Tannos memiliki identitas lain yakni Thian Po Tjhin (THP). “Kita belum punya perjanjian ekstradisi,” kata Alex. (Wan)

Topik:

KPK DPR Paulus Tannos Korusi e-KTP

Berita Sebelumnya

Usulan Pembubaran DPD RI Patut Dipertimbangkan

Berita Selanjutnya

Polda Metro Sebut Tiga Anggota Polisi yang Ditangkap Bukan Terorisme

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

7 jam yang lalu

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam (Foto: Dok MI/Ist)

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

12 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

13 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

17 jam yang lalu