TPPU Rp 349 T Kemenkeu, Satgas Ultimatum Bea Cukai: Bareskrim, Kejagung dan KPK Bakal Turun Tangan 

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 27 September 2023 21:11 WIB
Jakarta, MI - Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengultimatum Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai jika penanganan dugaan pencucian uang terkait emas batangan ilegal senilai Rp 189 triliun tidak menunjukkan perkembangan. Adapun dugaan TPPU emas batangan ilegal ini termasuk dalam 10 skala prioritas dari Satgas TPPU. Kasus ini juga merupakan bagian dari dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berasal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2009-2023. Keseluruhan LHA-nya mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai Rp 349 triliun. “Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan progres terakhirnya nanti pada minggu pertama bulan November," tegas Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/9). "Jadi progres terakhir itu kami harapkan sudah ada hal final yang disampaikan dan nanti akan diambil keputusan. Seandainya itu tidak bisa diselesaikan, akan diambil beberapa alternatif,” harap Sugeng menimpali. Menurut Sugeng, salah satu alternatifnya adalah menyerahkan penanganan itu kepada aparat penegak hukum lain, seperti Bareskrim Polri, Kejagung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, selama ini penyelidikan terkait dugaan pencucian uang emas batangan ilegal senilai Rp 189 triliun masih ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Menyerahkan kepada aparat penegak hukum lainnya untuk bisa melihat lebih dalam terkait transaksi ini,” beber Sugeng. Deputi III Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu juga menyatakan bahwa pihaknya berpesan agar teman-teman (Direktorat) Jenderal Pajak terus bergerak. "Dengan harapan nantinya dari sisi pajak, apakah kami bisa menagihkan atau meminta atas laporan keuangan yang tidak sesuai faktanya,” harapnya. (An) #TPPU Rp 349 T

Topik:

Bea Cukai kemenkeu PPATK TPPU Rp 349 T Kemenkeu Kemenko Polhukam Satgas TPPU

Berita Sebelumnya

Masih Terjadi Tindak Kekerasan di Sekolah, P2G: Permendikbudristek 46/2023 Macan Kertas

Berita Selanjutnya

Kriminolog Sebut Pelaku Perudungan Siswa SMP di Cilacap Residivis

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

13 Oktober 2025 13:18 WIB

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 Oktober 2025 11:13 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

11 Oktober 2025 14:28 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB