Lukas Enembe Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, KPK Bakal Banding?

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 20 Oktober 2023 19:59 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas vonis Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe yang merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. Pasalnya, lukas Enembe telah divonis 8 tahun penjara, lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (KPU) KPK. Lalu pidana penggantinya berada di bawah tuntutan jaksa yakni Rp19.690.793.900, sementara dalam tuntutan jaksa lebih dari Rp40 miliar. "Saat ini masih pikir-pikir lebih dahulu. Perkembangan akan disampaikan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jum'at (20/10). Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, bahwa Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Lukas terbukti menerima sejumlah uang suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. "Menyatakan terdakwa Lukas Enembe telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (19/10). "Menjatuhkan pidana, dengan pidana penjara selama delapan tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta subsider empat bulan," imbuhnya. Selanjutnya, Lukas juga diwajibkan mengganti uang dengan nominal Rp19.690.793.900 (Rp19,69 miliar) dengan jangka waktu paling lama sebulan pascaputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. (An)

Topik:

KPK Lukas Enembe

Berita Sebelumnya

Gibran Bakal Dideklarasikan Sebagai Cawapres Prabowo Subianto!

Berita Selanjutnya

Dear Ketua KPK Firli Bahuri, Kalau Merasa Tidak Bersalah, Kenapa Mangkir dari Panggilan Polisi?

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

13 menit yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Maraton Pemeriksaan Saksi di Kasus Korupsi Kuota Haji: Biar Segera Tuntas

11 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

25 Oktober 2025 20:09 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

25 Oktober 2025 19:56 WIB

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB