DPR Minta Pemerintah Stabilkan Harga Cabai

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 2 Maret 2021 10:07 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah memberdayakan petani lokal dalam rangka menstabilkan dan mengatasi lonjakan harga cabai di berbagai daerah yang kini sangat mahal. “Pemerintah harus memberdayakan petani lokal untuk mengatur manajemen produksi agar tidak terjadi fluktuasi produksi dan harga bisa lebih stabil,” kata Johan Rosihan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3/2021). Menurut Johan, selama ini pola produksi cabai sangat tidak beraturan. Untuk itu perlu sekali pola produksi dan stabilisasi harga cabai, apalagi menjelang bulan puasa-lebaran. “Saya minta pemerintah lebih serius mengembangkan komoditas cabai menjadi komoditas unggulan nasional yang memiliki daya adaptasi dan nilai ekonomi tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat,” ujar Johan. Ia menuturkan, kebutuhan cabai untuk kota-kota besar di Indonesia sekitar 800.000 ton per tahun atau sekitar 66.000 ton per bulannya. Selain itu karena cabai banyak digunakan dalam skala industri makanan dan minuman maka kebutuhannya terus meningkat dan harganya fluktuatif. “Kita harus melihat fenomena fluktuasi harga cabai selalu terjadi setiap tahun sehingga harus memahami sifat unik dari komoditas cabai ini seperti mudah rusak, mudah busuk, produksinya bersifat musiman namun permintaan kebutuhan dalam keadaan segar dan dikonsumsi sepanjang tahun maka peran pemerintah menjadi sangat penting dalam tata kelola komoditas ini supaya harganya bisa stabil sepanjang tahun,” papar Johan. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga cabai rawit dan ikan segar menjadi pemicu terjadinya inflasi pada Februari 2021 sebesar 0,10 persen. “Cabai rawit dan ikan segar sama-sama menyumbang andil inflasi 0,02 persen pada Februari 2021,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (1/3). Suhariyanto mengatakan kenaikan harga cabai rawit terjadi di 65 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan kenaikan harga tertinggi di Pangkalpinang 39 persen dan Merauke 38 persen. Berdasarkan data BPS, selama Februari 2021 sebanyak 56 kota mengalami inflasi dan 34 kota mengalami deflasi dari keseluruhan 90 kota IHK. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju 1,12 persen, dan inflasi terendah masing-masing terjadi di Tasikmalaya dan Sumenep sebesar 0,02 persen. Sedangkan, deflasi tertinggi terjadi di Gunungsitoli sebesar 1,55 persen dan deflasi terendah masing-masing terjadi di Malang dan Tarakan 0,01 persen.[man]

Topik:

DPR Harga Cabai

Berita Sebelumnya

Kepmenperin 169/2021 Sebutkan 21 Tipe Kendaraan Dapat PPnBM DTP

Berita Selanjutnya

KPK dan 27 BUMN Tandatangani Perjanjian "Whistleblowing System"

Berita Terkait

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Nasional
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Ist)

DPR Libatkan Serikat Buruh dalam Perumusan RUU Ketenagakerjaan Baru

30 September 2025 16:55 WIB