Sektor Migas Jeblok, Pejabat BUMN Dimanja Fasilitas Mewah

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 21 Juni 2021 18:25 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Politisi PKS Mulyanto menyebut kondisi sektor migas saat ini sangat memprihatinkan, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi secara menyeluruh kinerja pembangunan sektor migas nasional. Menurut Mulyanto terdapat tiga indikator yang sangat memprihatinkan, yakni lemahnya perawatan kilang yang ada, kinerja lifting minyak dan kinerja impor, serta defisit transaksi berjalan. Keadaan yang dinilai sangat bertolak belakang dengan fasilitas mewah dari para pengelola sektor tersebut. "Semua indikator jeblok. Sementara kita dikejutkan dengan kabar para pejabat BUMN yang mengelola usaha sektor ini dimanja dengan fasilitas kartu kredit yang limitnya mencapai 30 milyar rupiah, uang saku, uang representative dan fasilitas lain yang sangat fantastis. Ini sangat kontradiktif," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/6/2021). Anggota Komisi VII DPR itu menyebut, maraknya kebakaran kilang sebagai salah satu indikator melemahnya perawatan kilang. Mengingat dalam waktu dekat, telah terjadi dua kebakaran kilang migas yaitu kebakaran kilang di Balongan pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian menyusul kebakaran kilang di Cilacap pada tanggal 11 Juni 2021. "Kebakaran kilang dengan jarak waktu kurang dari tiga bulan ini mencerminkan otoritas migas kita tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus kebakaran yang ada dan terkesan menganggap remeh masalah tersebut. Padahal, kalau cadangan operasional dalam kilang-kilang tersebut terbakar, maka praktis untuk menggantinya dipenuhi melalui penambahan volume impor. Apakah ini ada kesengajaan dari mafia impor?" ucapnya. Lebih lanjut, kata Mulyanto, target dan capaian lifting minyak terus menurun dari tahun ke tahun. Target lifting minyak dalam asumsi makro RAPBN 2022 juga masih sangat konservatif hanya 705 ribu barel per hari (BPH). "Angka itu pun sudah atas desakan Komisi VII DPR RI. Awalnya Pemerintah mencantumkan target lifting minyak di bawah angka itu. Memang ada wacana untuk menggenjot target lifting minyak di 2030 sebesar satu juta BPH. Namun saya melihat visi ini sekedar mimpi dari SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas saja. Pemerintah sendiri tidak nampak kesungguhannya dalam pencapaian visi lifting minyak sejuta BPH di tahun 2030 ini. Akibatnya gap antara kebutuhan dan penyediaan minyak domestik semakin menganga. Dan lagi-lagi solusinya adalah impor," tuturnya. Menurut data BPS pada bulan Mei 2021 terjadi lonjakan impor migas sebesar USD 2.06 milyar. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 meningkat sebesar 212 persen. Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas di bulan Mei 2021 sebesar USD 1.12 milyar. Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 meningkat sebesar 1020 persen. "Ini angka yang fantastis. Meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Artinya kembali terjadi peningkatan defisit transaksi berjalan sektor migas pada tahun 2021 ini. Dan angkanya diprediksi semakin melebar mencapai sebesar 86 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya defisit transaksi berjalan sektor migas ini sudah cenderung turun," pungkas Mulyanto. Wakil Ketua Fraksi PKS itu menghimbau pemerintah untuk waspada dengan kinerja impor dan neraca perdagangan sektor migas di tahun 2021. Pemerintah harus mengevaluasi secara sungguh-sungguh dan menyeluruh kinerja pembangunan sektor migas ini. Bila tidak, ketahanan migas nasional bisa semakin melorot. (AAS)

Topik:

Mulyanto Fasilitas Mewah Pejabat BUMN Sektor Migas Jeblok

Berita Sebelumnya

Kasus Covid Melonjak, Pengusaha Pasrah

Berita Selanjutnya

Tempe Sukabumi Tembus Negara Sakura

Berita Terkait

Nasional
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto (Foto: Dok MI/Ist)

Jangan Pilih Kasih Tindak Perusahaan Tambang di Raja Ampat!

9 Juni 2025 17:02 WIB

Nasional
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto

MITI: Presiden Sebaiknya Kembalikan BATAN, LAPAN dan BPPT Sesuai Amanat UU

24 Oktober 2024 10:11 WIB