Target Pertumbuhan Ekonomi Berbanding Terbalik dengan Kondisi Riil di Masyarkat

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 16 Agustus 2021 16:30 WIB
Monitorindonesia.com - Target pertumbuhan ekonomi nasional pada RAPBN 2022 yang dicanangkan pemerintah dinilai terlalu optimistis. Bahkan berbanding terbalik dengan kondisi riil di tengah masyarakat dan kemungkinan belum berakhirnya pandemi Covid-19 di tahun mendatang. Penilaian ini disampaikian Wakil Ketua Komisi DPR RI XI Amir Uskara usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 yang beragendakan pidato Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Dalam pidatonya tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 5,5 persen di tahun 2022 nanti. Dengan target tersebut pemerintah dinilai optimistis pandemi telah berakhir di tahun depan. Padahal, menurut Amir, dari segi anggaran (tahun 2022), pemerintah masih mengalokasikan kebutuhan penanganan pandemi. "Dari sisi belanja kesehatan misalnya dialokasikan sekitar 9,4 persen di tahun depan, dimana pada tahun-tahun sebelumnya berkisar 5 persen," urai politisi Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. Dia mengritisi bahwa pemerintah terlihat mempertimbangkan kemungkinan pandemi di tahun depan ketika merencanakan anggaran pengeluaran. Tetapi dari sisi rencana penerimaan pertimbangan kemungkinan terjadi pandemi tidak terlihat. "Dari sisi penerimaan saya tidak melihat itu dilakukan, misalnya target pajak sekitar Rp1.500 Triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 Triliun. Dengan perputaran ekonomi di tengah masyarakt seperti saat ini, saya rasa itu sangat berat," ujarnya. Namun secara keseluruhan, Legislator dapil Sulawesi Selatan (Sulsesl) I itu memahami dan setuju dengan langkah pemerintah yang fokus pada sektor kesehatan untuk menangani pandemi. "Pemulihan kesehatan juga harus diikuti dengan program penataan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (Ery)

Topik:

pertumbuhan ekonomi