Penutupan Maskapai Garuda Mendapat Dukungan PDIP

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 26 Oktober 2021 14:16 WIB
Monitorindonesia.com - Penutupan maskapai penerbangan Garuda Indonesia oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apabila negosiasi dengan para lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global gagal dilakukan, mendapat dukungan Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. "Opsi penutupan jika negosiasi berjalan alot, tak ada pilihan lain. Untuk itu Kementerian BUMN harus menyiapkan maskapai penerbangan Pelita Air atau maskapai lain sebagai pengganti," kata Evita dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/10/2021). Dia menilai, penyiapan maskapai penerbangan lain untuk menggantikan Garuda Indonesia bila dilakukan penutupan, sebagai langkah antisipasi dari sangat seriusnya situasi saat ini. "Kalau memang tidak bisa lagi dinegosiasikan dengan para lessor, lender maupun pemegang sukuk global, ya tentu saja seperti kata Kementerian BUMN, opsinya tidak ada lagi kecuali penutupan," kata Evita. Legislator dapil Jawa Tengah III itu menyampaikan DPR sudah menegaskan bahwa opsi lain dengan penyertaan modal negara (PMN) tidak akan mungkin dilakukan. Evita berharap situasi ini bisa ditangkap para lessor untuk bisa memberikan kesempatan kepada Garuda di tengah kondisi tidak adanya opsi lain lagi. "Apalagi terakhir ini terbuka sinyal positif bagi dunia penerbangan setelah dibukanya pariwisata internasional ke Bali, pembukaan umrah, dan lainnya setelah menurunnya kasus Covid-19 secara signifikan di Indonesia," ujarnya. Evita meyakini penutupan Garuda Indonesia itu tidak akan membuat Indonesia kehilangan flag carrier. Ia mencontohkan di Amerika Serikat, penerbangan sepenuhnya dikelola oleh swasta, dan semua pesawat yang terdaftar di AS disebut flag carrier. Sebuah negara, menurut dia, bisa mengganti maskapai national carrier-nya bahkan meniadakannya, termasuk bekerja sama dengan maskapai internasional untuk jadwal penerbangan internasional. "Kalau saya ditanya saya tentu suka jika Garuda Indonesia tetap ada, tapi kalau kondisinya memang sudah tidak ada jalan keluar lain di mana para lessor dan lender itu tetap tidak mau negosiasi, ya sudah tutup saja," ujar politisi PDI Perjuangan itu. Sebelumnya, Kementerian BUMN membenarkan rencana untuk menyiapkan PT Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional menggantikan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani oleh Garuda tak berjalan mulus. (Ery)

Topik:

kementerian bumn maskapai garuda

Berita Sebelumnya

Jangan Ada Toleransi, Perintah Presiden Jokowi Soal Harga Tes PCR Harus Segera Dilaksanakan

Berita Selanjutnya

India Kecualikan Indonesia dari Pengenaan Bea Masuk Safeguard Impor Isopropil

Berita Terkait

Ekonomi
Gedung Kementerian BUMN (Foto: Dok MI/Ist)

Komisaris BUMN akan Dipangkas, Insentif Dihapus

24 September 2025 05:59 WIB