Pemerintah Realokasi Perlinsos untuk Top Up Kartu Sembako dan BLT Desa

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 27 Oktober 2021 11:42 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah akan melakukan realokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa. Langkah ini diambil dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 2021. Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan persnya, Rabu (27/10/2021). “Untuk penambahan atau top-up Kartu Sembako maka nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi Perlinsos lainnya, seperti KPM Sembako dan cadangan Perlinsos,” kata Airlangga Hartarto. Sebelumnya Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan isi ulang atau top-up kartu sembako hingga akhir tahun ini. Isi ulang akan dilakukan untuk periode tiga bulan (sampai Desember 2021) dengan nilai sebesar Rp300.000. Penambahan itu diberikan kepada 35 kabupaten prioritas yang menjadi target program pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah juga akan memperluas cakupan wilayah penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah (BSU) karena masih terdapat sisa dana Rp1,7 triliun. Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mensyaratkan tidak ada perubahan kriteria penerima. Perubahan hanya terkait cakupan wilayah menjadi level nasional atau 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut. Perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya seperti Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM. Airlangga jelaskan bahwa program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW) telah disalurkan kepada 706.996 penerima hingga 25 Oktober 2021, yang berarti telah mencapai lebih 70 persen dari target. Menurutnya, serapan ini sangat baik dan akan efektif membantu PKL dan pemilik warung atau masyarakat secara umum yang belum menerima bantuan lain. “Bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” ujar Menko Airlangga.

Topik:

Jaminan Sosial Airlangga Hartarto menko perekonomian BLT desa perlinsos Kartu Sembako

Berita Sebelumnya

Pendapatan PLN Naik 4,7 Persen Jadi Rp204 Triliun Sampai September 2021

Berita Selanjutnya

Mau Survive? Pengusaha Wajib Cermati Dinamika Politik dan Ekonomi Global

Berita Terkait

Hukum
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Korupsi Migor Seret Airlangga, Prabowo: Serakahnomics!

15 Agustus 2025 12:37 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Ist)

Kunjungan Perdana Prabowo ke Uni Eropa: Bahas IEU-CEPA

13 Juli 2025 13:22 WIB

Hukum
Foto Kolase Bobby Nasution dan Airlangga Hartarto

Nama Bobby dan Airlangga Dalam Pusaran Ekspor Ilegal 5,3 Ton Bijih Nikel Jadi Sorotan Ditengah Polemik Tambang Raja Ampat

11 Juni 2025 12:43 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/Aswan)

Hakim Kepleset Uang Migor, Kejagung Didesak Seret juga Airlangga hingga Bos Wilmar Group, Permata Hijau dan Musim Mas

14 April 2025 22:42 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menjalani pemeriksaan di Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pemberian ekspor minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) (Foto: Ist)

Wilmar Group-Sinar Mas di Korupsi BPDPKS dan Upaya Perlindungan Airlangga Hartarto

2 April 2025 08:28 WIB