Pemerintah Realokasi Perlinsos untuk Top Up Kartu Sembako dan BLT Desa

Monitorindonesia.com - Pemerintah akan melakukan realokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa. Langkah ini diambil dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 2021. Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan persnya, Rabu (27/10/2021). “Untuk penambahan atau top-up Kartu Sembako maka nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi Perlinsos lainnya, seperti KPM Sembako dan cadangan Perlinsos,” kata Airlangga Hartarto. Sebelumnya Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan isi ulang atau top-up kartu sembako hingga akhir tahun ini. Isi ulang akan dilakukan untuk periode tiga bulan (sampai Desember 2021) dengan nilai sebesar Rp300.000. Penambahan itu diberikan kepada 35 kabupaten prioritas yang menjadi target program pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah juga akan memperluas cakupan wilayah penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah (BSU) karena masih terdapat sisa dana Rp1,7 triliun. Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mensyaratkan tidak ada perubahan kriteria penerima. Perubahan hanya terkait cakupan wilayah menjadi level nasional atau 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut. Perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya seperti Kartu Prakerja, PKH, dan BPUM. Airlangga jelaskan bahwa program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW) telah disalurkan kepada 706.996 penerima hingga 25 Oktober 2021, yang berarti telah mencapai lebih 70 persen dari target. Menurutnya, serapan ini sangat baik dan akan efektif membantu PKL dan pemilik warung atau masyarakat secara umum yang belum menerima bantuan lain. “Bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” ujar Menko Airlangga.