DPR Pertanyakan Pembengkakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 27 Triliun

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 31 Oktober 2021 12:56 WIB
Monitorindonesia.com - Studi kelayakan yang dilakukan China dalam proses perencanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapat sorotan dari pimpinan DPR RI. Pembengkakan biaya investasi hingga rp 27 kini gaji pergunjingan di masyarakat. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Rahcmad Gobel sebagaimana dikutif dari Antara, Minggu (31/10/2021). Sejumlah alasan yang disampaikan atas pembengkakan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Pertama, pada pembengkakan pertama katanya karena faktor asuransi. Kedua, pada pembengkakan kedua katanya karena faktor geologi dan geografi," kata Rachmat Gobel. Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat. Seharusnya, kata Gobel, mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan. Karena itu Rachmat Gobel meminta pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KICC) berlaku transparan dan jujur. Dia menekankan jangan sampai nanti minta tambahan anggaran lagi seolah bangsa ini diakali pelan-pelan. Rachmat Gobel mengatakan pembangunan kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Namun ia mengingatkan jangan sampai visi Presiden tersebut tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab. "Saya senang sekarang Pak Luhut Panjaitan mengambil alih kereta cepat ini. Saya percaya beliau orang yang tegas dan terang,” katanya. Sebaiknya tanpa APBN, Gobel mengatakan, sebaiknya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru, dibandingkan membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. "Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” kata katanya. Gobel mengingatkan, peerintah harus konsisten dengan skema business to business. Artinya pembengkakan biaya itu diserahkan ke perusahaan konsorsium KCIC. Sehingga, kata Gobel lagi, jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. "Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” tegasnya. Sebagaimana diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun atau naik seitar Rp 27 triliun. Belum lagi Target penyelesaian pun molor dari target awal 2019 mundur ke tahun 2022. Pemerintah pun berencana meminta dana APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. Hal itu agar proyek tak mangkrak. Konsorsium KICC melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI. Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu keduanya membentuk KCIC. [Lin]

Topik:

DPR RI kereta cepat jakarta-bandung

Berita Sebelumnya

Bank DKI Catat Pertumbuhan Kinerja Positif

Berita Selanjutnya

Rugi Rp62,5 T Selama Covid, Komunitas Bengkel UMKM Bangkit dan Deklarasikan PBOIN

Berita Terkait

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

1 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (Foto: Istimewa)

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

2 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

20 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 Oktober 2025 09:36 WIB