Amin Ak Desak Pemerintah Tidak Buat Kebijakan Kontradiktif Terkait Penyehatan BUMN

Monitorindonesia.com- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mendesak pemerintah tidak membuat kebijakan kontradiktif terkait penyehatan BUMN manufaktur. Di satu sisi, lanjut dia, pemerintah menggaungkan kampanye untuk menggunakan barang lokal, namun di sisi lain pemerintah terkesan mengabaikan penguatan kemampuan penguasaan rancang bangun. “Pemerintah melalui BUMN harus memelopori penguasaan teknologi rancang bangun untuk kemandirian bangsa,” kata Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021). Padahal, lanjut Amin, kunci efisiensi proyek pembangunan nasional diawali dari kemampuan rancang bangun sendiri. Menurutnya, dengan membuat rancang bangun sendiri, maka hal itu akan mendorong peningkatan penggunaan komponen, jasa, dan sumber daya manusia lokal. Penggunaan komponen impor dapat ditekan hanya untuk komponen yang betul-betul belum mampu dibuat anak bangsa. “Saya setuju agar PT Barata dan beberapa BUMN manufaktur fokus ke bisnis inti mereka, namun harus ada BUMN atau swasta nasional yang diperkuat kemampuan penguasaan teknologi rancang bangun agar bangsa ini mandiri,” ujar Amin. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu juga meminta pemeritah terbuka apakah cost overrun pada berbagai proyek BUMN Manufaktur sehingga banyak proyek yang tidak terselesaikan, itu akibat tidak dikuasainya Engineering-Procurement-Construction (EPC) atau karena hal lain. "Jangan-jangan lebih banyak disebabkan praktek perburuan rente di tubuh BUMN sehingga proyek tidak efisien," sindirnya. Jika penyebabnya kapasitas SDM, kata dia, semestinya ada upaya menunjuk dan menempatkan orang-orang kompeten untuk menanganinya. Pengadaan barang dan jasa, lanjutnya Amin, prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Misi utamanya, kata Amin, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, dan meningkatkan sinergi antar BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi BUMN. Jadi, kata dia, harus ada BUMN yang mampu menguasai teknologi rancang bangun, termasuk dalam engineering, procurement and construction (EPC) untuk memperkuat kemandirian bangsa. “Sebagai contoh kemampuan PT Pindad yang menguasai rancang bangun alat-alat berat, PT PAL dalam rancang bangun perkapalan, dan PT INKA dalam rancang bangun perkeretapian. Kalaupun tidak dikerjakan oleh BUMN, prioritaskan badan usaha swasta nasional,” tegasnya.