Amin Ak Desak Pemerintah Tidak Buat Kebijakan Kontradiktif Terkait Penyehatan BUMN

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 17 Desember 2021 12:38 WIB
Monitorindonesia.com- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mendesak pemerintah tidak membuat kebijakan kontradiktif terkait penyehatan BUMN manufaktur. Di satu sisi, lanjut dia, pemerintah menggaungkan kampanye untuk menggunakan barang lokal, namun di sisi lain pemerintah terkesan mengabaikan penguatan kemampuan penguasaan rancang bangun. “Pemerintah melalui BUMN harus memelopori penguasaan teknologi rancang bangun untuk kemandirian bangsa,” kata Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021). Padahal, lanjut Amin, kunci efisiensi proyek pembangunan nasional diawali dari kemampuan rancang bangun sendiri. Menurutnya, dengan membuat rancang bangun sendiri, maka hal itu akan mendorong peningkatan penggunaan komponen, jasa, dan sumber daya manusia lokal. Penggunaan komponen impor dapat ditekan hanya untuk komponen yang betul-betul belum mampu dibuat anak bangsa. “Saya setuju agar PT Barata dan beberapa BUMN manufaktur fokus ke bisnis inti mereka, namun harus ada BUMN atau swasta nasional yang diperkuat kemampuan penguasaan teknologi rancang bangun agar bangsa ini mandiri,” ujar Amin. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu juga meminta pemeritah terbuka apakah cost overrun pada berbagai proyek BUMN Manufaktur sehingga banyak proyek yang tidak terselesaikan, itu akibat tidak dikuasainya Engineering-Procurement-Construction (EPC) atau karena hal lain. "Jangan-jangan lebih banyak disebabkan praktek perburuan rente di tubuh BUMN sehingga proyek tidak efisien," sindirnya. Jika penyebabnya kapasitas SDM, kata dia, semestinya ada upaya menunjuk dan menempatkan orang-orang kompeten untuk menanganinya. Pengadaan barang dan jasa, lanjutnya Amin, prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Misi utamanya, kata Amin, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, dan meningkatkan sinergi antar BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi BUMN. Jadi, kata dia, harus ada BUMN yang mampu menguasai teknologi rancang bangun, termasuk dalam engineering, procurement and construction (EPC) untuk memperkuat kemandirian bangsa. “Sebagai contoh kemampuan PT Pindad yang menguasai rancang bangun alat-alat berat, PT PAL dalam rancang bangun perkapalan, dan PT INKA dalam rancang bangun perkeretapian. Kalaupun tidak dikerjakan oleh BUMN, prioritaskan badan usaha swasta nasional,” tegasnya.

Topik:

BUMN Komisi VI Rancang bangun bumn

Berita Sebelumnya

Pemprov Sumut Targetkan Kunjungan 1.500 Wisatawan Mancanegara di 2022

Berita Selanjutnya

Tommy Soeharto: Tidak Ada Penyitaan dan Tak Ada Utang

Berita Terkait

Hukum
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) (Foto: Istimewa)

Wika Gedung Digugat 4 Perkara ke PN Jakpus, Apa Saja?

12 Oktober 2025 21:47 WIB

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

11 Oktober 2025 13:09 WIB

Ragam
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang meninjau secara langsung program pemberdayaan PNM kepada nasabah UlaMM dan Mekaar di Kopeng, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025).

Menko Pangan Zulhas Panen Brokoli hingga Ayam Petelur di Rumah Pangan PNM

9 Oktober 2025 21:27 WIB

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

6 Oktober 2025 16:48 WIB

Ekonomi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI/Ist)

Dugaan Persekongkolan Proyek CISEM II seret BUMN Karya Ini

5 Oktober 2025 18:25 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB