BRIN Kaji Kondisi Perekonomian Indonesia 2021-2022

Nicolas

Diperbarui 23 Desember 2021 08:54 WIB

Jakarta, Monitorindonesia.com - Sebagai lembaga riset yang melakukan penelitian di bidang ekonomi, BRIN memiliki salah satu agenda rutin tahunan Outlook Perekonomian Indonesia, sebagai capaian riset selama setahun terakhir disertai sejumlah skenario yang dibutuhkan guna mempercepat pemulihan ekonomi di masa yang akan datang. Plt. Kepala Organisasi Riset, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, Ahmad Najib Burhani, menekankan secara umum kinerja perekonomian Indonesia pada 2021 lebih baik daripada 2020. “Meski kinerja pertumbuhan ekonomi di awal 2021 negatif, namun kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi sudah memperlihatkan hasil yang signifikan,” ungkap Najib, dalam siaran pers yang diterima Monitorindonesia.com, Kamis (23/12/2021). Menurut Najib, pertumbuhan ekonomi ini tercatat pada Triwulan II/2021 mencapai 7,1 persen dan kemudian 3,5 persen pada Triwulan III/2021. “ Laju pertumbuhan yang positif dalam dua triwulan terakhir tersebut mengindikasikan bahwa krisis hesehatan akibat wabah Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik,” jelasnya. Sejarah mencatat bahwa, keketatan kebijakan pemerintah dengan disiplin penerapan protocol Kesehatan yang diimbangi dengan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada triwulan II dan III 2020 berdampak pada kontraksi perekonomian sebesar -3.49% di kuartal III 2020. Namun pada 2021, kata Najib, kinerja pertumbuhan ekonomi tetap mampu tumbuh secara positif meski pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III dan IV sejak melonjaknya kasus Covid-19 varian Delta di bulan Juli hingga Agustus 2021. Plt Kepala Pusat Riset Ekonomi BRIN, Agus Eko Nugroho menyatakan, percepatan program vaksinasi Covid-19 tampaknya tetap akan menjadi jalan utama menuju pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. “Percepatan vaksinasi Covid-19 disertai stimulus fiskal yang tepat akan membentuk sentiment yang lebih positif sehingga tingkat konsumsi rumah tangga diharapkan bisa naik ke level yang lebih tinggi,” ungkap Agus. Menariknya, Agus menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19, neraca transaksi berjalan tetap positif dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga yang relatif stabil. Hal itu mengindikasikan bahwa lemahnya permintaan domestik rasanya tetap menjadi kendala utama dalam upaya memulihkan ekonomi nasional. Pusat Riset Ekonomi (PRE) BRIN, juga mencatat perlunya pendekatan yang lebih selektif dalam strategi perdagangan internasional, sambung Peneliti Madya PRE BRIN, Umi Karomah Yaumidin. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengkaji ulang sejumlah perjanjian bilateral dan regional yang berkontribusi negatif terhadap neraca perdagangan. “Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu membuka pasar potensial yang baru seperti Kawasan Timur Tengah dan Afrika,” terang Umi. Di luar itu, harus diakui adanya perbaikan ekonomi sejak triwulan II/2021 sehingga angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 secara optimis akan bertumbuh. “Jika melihat sejumlah indiaktor ekonomi makro, laju pertumbuhan ekonomi 2021 dan 2022 rasanya akan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pada 2020 yang lalu,” pungkas Umi.[Lin]

Topik:

PPKM PSBB BRIN Ekonomi 2022

BRIN Kaji Kondisi Perekonomian Indonesia 2021-2022

Berita Sebelumnya

Sebut Solar Lancar, DPR: Pertamina Sumbagut Lakukan Pembohongan Publik

Berita Selanjutnya

Kementan Pastikan Stok Beras Aman Jelang Natal dan Tahun Baru

Berita Terkait

Pengusutan Dugaan Korupsi BRIN: Kejagung 'Tiarap", Laksana Tri Handoko Blokir WhatsAap Jurnalis

Mengingat Lagi Dugaan Korupsi BRIN 2021-2022: Tak Kunjung Jelas Siapa Pelakunya!

Kejagung Diminta Tak Ciut Usut Dugaan Korupsi di BRIN TA 2021-2022

Kejagung Usut Korupsi di BRIN, Siapa Bakal Terjerat?

Monitor Korupsi Tak Kunjung Tuntas di Kejagung: PLN hingga BRIN

BRIN Pangkas Anggaran Rp1,42 Triliun, Fasilitas Pimpinan Dihapus

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K