PLN Gencarkan Pengamanan Aset Negara, 2.562 Persil Tanah Disertifikatkan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 Desember 2021 15:37 WIB
Surabaya, Monitorindonesia.com - PT PLN (Persero) gencarkan pengamanan aset negara melalui sertifikasi 2.562 aset tanah di Jawa Timur. Ini hasil kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sinergi ini juga didukung pemerintah provinsi dan kabupaten, penyelesaian masalah sertifikasi aset tanah kini semakin mudah," ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil. Sofyan mengakui ada banyak tantangan yang harus dihadapi saat melakukan sertifikasi tanah antara lain tanah yang diduduki dan diklaim pihak lain, karena belum dimanfaatkan dan belum memiliki sertifikat. "Memang ada banyak aset yang sudah lama dimiliki tapi belum disertifikasi. Seperti aset tanah PLN yang dari era kemerdekaan, ada yang baru ditertibkan sekarang ini," ujarnya. Sofyan pun mengapresiasi kolaborasi antara PLN dengan KPK serta Kementerian ATR/BPN, sebab capaian sertifikasi aset berupa tanah yang diperoleh pada tahun ini cukup signifikan. "Saya mendengar kinerja yang dilakukan seluruh aparat BPN se-Jatim, Deputi KPK dan PLN beserta kawan-kawan, Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, insan BPN dalam rangka melakukan program sertifikasi tanah untuk rakyat termasuk aset BUMN, serta aset pemerintah lainnya," ucap Sofyan. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Sinthya Roesly mengatakan, ketika kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dimulai pada 2019, aset tanah PLN secara nasional yang berserifikat baru 30 persen. Setelah kolaborasi yang diperkokoh dengan KPK, pada tahun 2020 tanah yang mendapat sertifikat 20 ribu persil. Kemudian tahun 2021 diperoleh lebih 18 ribu persil sertifikat tanah, sehingga kini 69 persen tanah PLN telah bersertifikat. Sinthya menambahkan, untuk di wilayah Jawa Timur, PLN telah menyelesaikan 2.562 sertifikat tanah, terdiri dari 2.253 sertifikat diselesaikan sebelumnya dan 309 sertifikat baru diserahkan Kementerian ATR/BPN. "Kami bekerja sangat keras untuk mencapai target satu per satu. PLN juga dibantu oleh Kementerian ATR/BPN dan KPK. Oleh karena itu, PLN mengucapkan terima kasih atas dedikasi kerja sama bapak ibu sekalian. Penanganan aset ke depan menantang, masih tersisa 30 persen lagi makin keras tantangannya, masalah sosial, tumpang tindih," imbuhnya. Sinthya pun berharap, sinergi dan kolaborasi antara PLN, Kementerian ATR/BPN, KPK RI, Kanwil Provinsi Jawa Timur dan Kantah BPN se-provinsi Jawa Timur dapat terus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Harapannya, aset PLN dapat tersertifikasi 100 persen di tahun 2023 dan seluruh aset dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, penyelamatan aset milik negara melalui sertifikasi atas tanah dan bangunan sangat penting. Aset negara yang bersertifikat dapat digunakan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara. Secara personal kepemilikan bidang tanah melalui sertifikat juga dapat digunakan untuk memajukan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kepada rakyat," kata Khofifah. Plh Deputi Kordinasi dan Supervisi KPK  Yudhiawan Wibisono menambahkan, dalam menertibkan aset KPK betugas mengurai permasalahan sehingga dapat diselesaikan dengan tuntas. Dia pun berharap kolaborasi terus ditingkatkan serta dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga target pemerintah 100 persen tanah bersertifikat pada 2023 dapat selesai. "Satu tahun ini jumlah sertifikasinya meningkat tajam. Kami harapkan sesuai program pemerintah tahun 2023 sertifikasi selesai," tutupnya.

Topik:

KPK PLN kementerian atr/bpn

Berita Sebelumnya

Amin Ak Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Transportasi Publik

Berita Selanjutnya

Panjang Jalan Tol di Indonesia hingga Akhir 2021 Mencapai 2.489 KM

Berita Terkait

Hukum
Tersangka korupsi Tapsen mengenakan rompi tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Reksa Dana Rp800 M Korupsi Taspen segera Dieksekusi

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Motif Dibalik Pembagian Kuota Haji Tambahan

16 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran dan Keuntungan PT LCM di Kasus Pengelolaan Anoda Logam PT Antam

19 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Ulik Peran Ayah Eks Menpora Dito dalam Kerja Sama Antam-Loco Montrado

20 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Bongkar Korupsi Anoda Logam Rp 100 M, KPK Periksa Eks Staf Marketing Antam Deny Mardiana

20 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Korupsi Antam Rp 100 M, KPK Periksa Komisaris PT Indonesia Aluminium Alloy Denstra Rahma

20 jam yang lalu