Soal Minyak Goreng, Ketua Alpha Sebut Mendag Gagal Total

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 17 Maret 2022 16:51 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra menilai dalam urusan minyak goreng, Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi gagal total setelah dipermalukan sekelompok pemilik modal. Pasalnya, lanjut dia, menteri yang mempunyai tupoksi dalam menangani urusan perdagangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri menunjukkan ketidakmampuannya. “Termasuk dalam hal mengeluarkan kebijakan satu harga serta tindakan faktualnya tidak digubris pengusaha. Kebijakannya tak dapat dioperasionalkan, malah jadi jebakan sendiri,” tegas Azmi, Kamis, (17/3/2022). Azmi menuturkan, janji pemerintah dalam berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau tidak tercapai. Pemerintah, kata Azmi, saat ini malah menyerahkan harga migor melalui mekanisme pasar. “Yang ada minyak goreng tetap langka dan pada akhirnya harganya naik dari HET Rp.14.000 kini mencapai Rp.25.000, malah untuk minyak kemasan pemerintah mencabut aturan HET dan menyerahkan harga melalui mekanisme pasar, yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, jelas ini membuat wajah, reputasi termasuk kekuasaan pemerintah dipermalukan dan kalah telak,” sindir Azmi. Azmi memandang, jika kondisi ini selayaknya dagelan. Sebab, begitu pemerintah menyepakati harga migor naik seketika stock dan barang tersedia. “Ini kan jadi dagelan, begitu pemerintah mau menyepakati harga minyak goreng naik , seketika penuh minyak goreng di rak supermarket dan beberapa toko, maupun pasar ,maka jelas dugaan kartel ada disini, Pemerintah tidak berdaya mengurus pengendalian minyak goreng, ketidakjelasan dalam mengawal kebutuhan masyarakat , tidak punya ketegasan terhadap "forced commerce" yang merupakan manifestasi kekuasaan pasar yang dimiliki kelompok pengusaha tertentu,” papar Azmi. Azmi menegaskan, hal ini juga dapat menunjukkan adanya resistensi dari kelompok pengusaha tertentu mengarah ke kartel. “Dapat dimaknai pemerintah "diserang" kelompok pengusaha, yang tipologi kekuasaannya biasanya bercirikan berupa ancaman, pemaksaan , manipulasi, otoritas dan kepemimpinan paksa, termasuk hasrat berkuasa sehingga menggangu jalannya fungsi pemerintah termasuk dalam kasus ini kebutuhan rakyat sudah terhambat,” jelas Azmi. (Aswan)

Topik:

minyak goreng

Berita Sebelumnya

Gagal Kendalikan Stok dan Harga Minyak Goreng, Amin: Pemerintah Lemah

Berita Selanjutnya

PLN Dukung Pengoperasian Pabrik Mobil Listrik Pertama di Indonesia

Berita Terkait

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Kolase MI/Aswan)

Peran 7 Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakawa Korupsi CPO

14 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/An)

Monitor Dugaan Korupsi Minyak Goreng Seret Airlangga Hartarto

5 Februari 2025 17:33 WIB