Kemenkeu Temukan Pembayaran Lembur dan Uang Makan Dirapel

wisnu

Diperbarui 29 Maret 2022 20:12 WIB

Kemenkeu Temukan Pembayaran Lembur dan Uang Makan Dirapel

Jakarta, MI – Kementerian Keuangan masih menemukan pembayaran lembur dan uang makan pegawai yang dirapel. Hal ini dinilai turut memperlambat penyerapan anggaran di tahun berjalan. "Salah satu komponen belanja pegawai adalah uang lembur dan uang makan, dari temuan kami tidak semua dibayarkan tepat waktu di awal bulan, ada yang dirapel tiga bulan kemudian," kata Direktur Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tri Budhianto seperti yang dikutip, Selasa (29/3). Kebiasaan ini secara tidak langsung telah menzalimi pegawai yang lembur, karena baru menerima hak tiga bulan setelahnya. "Kedua mengurangi penyerapan anggaran yang seharusnya terjadi sehingga secara tidak langsung juga berdampak pada perekonomian," cetusnya. Dia pun menekankan bahwa jangan melihat dari sisi nominal angka uang lembur dan uang makan, karena bila ini dilakukan oleh 20 ribu satuan kerja di seluruh Indonesia maka angkanya besar secara nasional. Tidak hanya itu, dia juga menemukan belanja barang dan perjalanan dinas terealisasi menumpuk di triwulan IV. Kemudian penyaluran bantuan pemerintah penetapan penerima bantuan tidak pernah bisa direalisasikan di awal tahun. "Padahal secara logika verifikasi ini sudah harus beres saat perencanaan, sudah jelas siapa orang dan kriterianya sehingga awal tahun tinggal menyalurkan," kata dia. Apalagi, lanjutnya yang namanya bantuan harus tepat orang, tepat waktu dan tepat jumlah, jika penyaluran biaya hidup terlambat artinya penerima harus utang dulu hingga pencairan. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian semua pihak terkait agar bantuan yang disalurkan pemerintah sesegera mungkin bisa disalurkan kepada penerima.

Topik:

kemenkeu uang makan

Kemenkeu Temukan Pembayaran Lembur dan Uang Makan Dirapel

Berita Sebelumnya

Penyaluran Pertalite Diprediksi Bakal Melebihi Kuota

Berita Selanjutnya

Kehadiran Akatara 2022 Mampu Dorong Ekonomi Perfilman

Berita Terkait

Mahfud MD Sebut Ditjen Pajak dan Bea Cukai Sumber Korupsi Terbesar

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K