DPR Bongkar Kesalahan Pengelolaan Dana Haji, 70 Persen Masuk Kantong Kemenkeu!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Januari 2023 22:23 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis menilai rencana kenaikan biaya haji sebesar Rp 69,2 juta oleh Kementerian Agama (Kemenag) disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana. Pasalnya, kata dia, ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal sebesar Rp 25 juta. Jika menabung 20 tahun atau 30 tahun, maka uang itu mengendap 30 tahun. "Harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp 25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp 55 juta kan," jelas Iskan, Minggu (22/1). Dulu, lanjut Iskan, memang keuntungan indirect cost itu sekitar 30 persen sekarang mendekati 50 persen. Hal itu terjadi karena ada kesalahan dalam mengelola dana haji. "Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara," ungkapnya. "Surat utang negara itu keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi sekitar 5,4 persen," tambahnya. Untuk itu, menurut Iskan hal ini tentu tidak adil terhadap pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali. "Jadi biaya pengelolaan diambil dari keuntungan jemaah haji, dia tidak punya modal awal padahal perusahaan investasi, pada waktu yang sama Garuda rugi puluhan triliun dia bayar," imbuhnya.

Topik:

DPR kemenkeu kemenag haji

Berita Sebelumnya

PKS: Dana Haji Sudah Dimakan Semua! 

Berita Selanjutnya

Waduh! 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah

Berita Terkait

Metropolitan
Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono (Foto: Istimewa)

Akan Dipanggil DPR soal Penumpang Jalan Kaki di Lintasan, Begini Respons LRT

11 jam yang lalu

Metropolitan
Kondisi saat penumpang LRT Jabodebek dievakuasi dari kereta ke Stasiun Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025)

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

15 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

15 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Maraton Pemeriksaan Saksi di Kasus Korupsi Kuota Haji: Biar Segera Tuntas

26 Oktober 2025 13:12 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Akan Segera Tentukan Sosok untuk Isi Jabatan Dirjen Pesantren

26 Oktober 2025 12:36 WIB

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

24 Oktober 2025 21:18 WIB