DPR Bongkar Kesalahan Pengelolaan Dana Haji, 70 Persen Masuk Kantong Kemenkeu!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Januari 2023 22:23 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis menilai rencana kenaikan biaya haji sebesar Rp 69,2 juta oleh Kementerian Agama (Kemenag) disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana. Pasalnya, kata dia, ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal sebesar Rp 25 juta. Jika menabung 20 tahun atau 30 tahun, maka uang itu mengendap 30 tahun. "Harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp 25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp 55 juta kan," jelas Iskan, Minggu (22/1). Dulu, lanjut Iskan, memang keuntungan indirect cost itu sekitar 30 persen sekarang mendekati 50 persen. Hal itu terjadi karena ada kesalahan dalam mengelola dana haji. "Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara," ungkapnya. "Surat utang negara itu keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi sekitar 5,4 persen," tambahnya. Untuk itu, menurut Iskan hal ini tentu tidak adil terhadap pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali. "Jadi biaya pengelolaan diambil dari keuntungan jemaah haji, dia tidak punya modal awal padahal perusahaan investasi, pada waktu yang sama Garuda rugi puluhan triliun dia bayar," imbuhnya.

Topik:

DPR kemenkeu kemenag haji

Berita Sebelumnya

PKS: Dana Haji Sudah Dimakan Semua! 

Berita Selanjutnya

Waduh! 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah

Berita Terkait

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

18 jam yang lalu

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB