Anthony Budiawan: Ketimpangan Pendapatan Rawan Konflik Sosial

Rendy Bimantara
Rendy Bimantara
Diperbarui 29 November 2023 17:05 WIB
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan (Foto: Istimewa)
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan (Foto: Istimewa)

Jakarta, MI - Meski pandemi telah berakhir, nyatanya angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Indonesia menjadi rawan akan konflik sosial jika masalah ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial tidak diselesaikan.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengkhawatirkan masalah kesenjangan yang terus naik. Ketimpangan pengeluaran menurut BPS naik dari tahun 2022 sebesar 0,381 (09/22), menjadi sebesar 0,388 (03/23) pada tahun 2023.

“Tetapi, kalau berdasarkan pendapatan, ketimpangan pendapatan 2022 bisa capai lebih dari 0,6. Ini rawan konflik social,” tulis Anthony pada akun Twitternya @AnthonyBudiawan (29/11).

Data dari badan pusat statistik menunjukkan per maret tahun ini, masih ada 25,9 Juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah kemiskinan. Selain itu, ketimpangan dalam hal pendapatan yang diukur melalui gini ratio juga makin melebar.

“Gini index lebih besar dari 0,5 berarti distribusi pendapatan sangat buruk, kalau lebih besar dari 0,6, tinggal menunggu waktu terjadi revolusi sosial, ungkapnya.

Dia juga menyatakan bahwa segala bentuk penindasan tidak akan bertahan selamanya. Akan tiba waktunya rakyat bergerak menuntut hak mereka.

“Penindasan terhadap rakyat miskin tidak bisa abadi. Pada saatnya, rakyat akan bangkit merebut hak mereka untuk sejahtera,” pungkasnya. (Ran)