Panen Kratom Dianggap Lebih Untung Dibanding Karet dan Kelapa Sawit

Jakarta, MI - Tanaman kratom dianggap memiliki banyak manfaat. Selain itu, hasil panen tanaman ini dianggap lebih menguntungkan daripada karet dan kelapa sawit.

“Karet itu satu hektarnya Rp 1,5 juta per bulan per hektar, kemudian sawit kurang lebih Rp 4,5 juta per hektar per bulan. Sementara kratom itu Rp 25 juta per hektar per bulan,” ujar Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) saat memaparkan hitung-hitungannya dalam audiensi bersama dengan komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (4/12).

Yosep melanjutkan, untuk biaya modal investasi kratom juga jauh lebih murah dibandingkan biaya investasi karet dan sawit.

Untuk sawit memakan biaya modal investasi sampai panen mencapai Rp 60 juta. Kemudian karet membutuhkan modal investasi sebesar Rp 22 juta.

Sementara kratom hanya membutuhkan modal investasi sebesar Rp 15 juta.

Di sisi lain, dia menuturkan, tumbuhan kratom merupakan tumbuhan yang tidak memerlukan perlakuan khusus seperti sawit untuk dipupuk rutin.

Selain itu, tidak membutuhkan proses replanting layaknya sawit yang wajib dilakukan 25 tahun sekali.

Dihadapan audiensi Komisi IV ini, Josua mengeluhkan regulasi kratom yang masih belum jelas membuat perputaran ekonomi petani dan pengusaha kratom di Tanah Air terganggu.

Hal ini pun membuat Komisi IV DPR RI memberikan perhatian khusus pada aktivitas produksi kratom di Indonesia menyusul adanya pernyataan dari BNN yang menyatakan kratom merupakan tumbuhan yang mengandung narkoba.

Kratom telah disebutkan dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk berbagai kondisi medis.

Namun, efek candu kratom, menurut situs web Badan Narkotika Nasional (BNN), telah menjadi subjek banyak kontroversi.

“Kenapa kratom itu jadi perhatian khusus untuk DPR, kratom itu sudah puluhan tahun menjadi obat tradisional di sejumlah daerah, karena itu memang tanaman hutan. Bahkan KLHK pernah punya program penghijauan termasuk untuk mengatasi banjir dengan menanam kratom sebelum terjadi penolakan. Penolakan sebenarnya terjadi dari BNN,” ujar Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Johan.

“Ini jadi potensi, jangan harta Indonesia sendiri dihanguskan oleh kita sendiri,” tegasnya.