DPR Soroti Pabrik Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar, BI Diminta Perketat Pengawasan

Jakarta, MI -  Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah mendesak Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan stakeholder lain guna mencegah peredaran uang palsu yang semakin marak. 

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih efektif dan sinergi yang baik antara lembaga terkait untuk Untuk memastikan pelanggaran hukum dapat ditindak dengan adil.

“Kerja sama penting untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dipatuhi dan pelaku dapat ditindak secara adil. Pengawasan di lapangan juga harus maksimal,” ucap Charles di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Charles juga mengimbau masyarakat yang merasa masih bingung membedakan antara uang asli atau palsu untuk datang ke kantor cabang BI terdekat, Hal ini penting demi memastikan keaslian uang.

"Bank Indonesia dapat membantu untuk melihat apakah uang yang dimiliki masyarakat itu asli atau tidak karena mereka memiliki Counterfeit Analysis Center yang dilengkapi tenaga ahli untuk menganalisis uang yang diduga palsu," katanya.

Charles, Politikus Partai NasDem ini mendesak BI untuk segera mengevaluasi dan memperkuat elemen keamanan pada uang kertas yang beredar. Mengingat semakin banyaknya uang palsu yang beredar semakin susah dibedakan bahkan kabarnya tembus ke bank umum nasional.

Menurut dia, peningkatan teknologi percetakan dan desain uang baru mungkin diperlukan untuk mencegah pemalsuan di masa depan pasalnya uang palsu yang dihasilkan memiliki kemiripan tinggi dengan uang asli, sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat awam.

"Kami merasa BI perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran uang di masyarakat. Pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah kerugian lebih lanjut bagi masyarakat. Terutama di momen liburan akhir tahun di mana transaksi keuangan masyarakat biasanya meningkat,” tambahnya.

Kasus uang palsu ini mencuat setelah pihak kepolisian berhasil menangkap 17 orang, termasuk oknum kampus dan pegawai bank BUMN, yang terlibat dalam peredaran uang palsu dari pabrik yang terletak di gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar.

Banyak masyarakat yang merasa cemas terhadap peredaran uang palsu, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk menanggulanginya. 

"Produksi uang palsu ini tidak hanya berpotensi merugikan perekonomian, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat. Mereka mencetak uang palsu hingga miliaran bahkan triliunan rupiah, ini kan sangat mengkhawatirkan," ungkap Charles.

Kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar semakin kompleks dengan terungkapnya adanya mata uang asing palsu, seperti won Korea Selatan dan dong Vietnam. Hal ini membuka kemungkinan bahwa pabrik tersebut memiliki jaringan kerja sama dengan sindikat internasional.

"Pemerintah dan penegak hukum serta stakeholder terkait seperti BI harus berhati-hati dengan sindikat-sindikat ini, karena bisa jadi ada kemungkinan keterlibatan pelaku internasional," tandasnya.