Dampak Hemat Anggaran Prabowo: Maskapai dan Hotel Hadapi Tantangan Besar

Jakarta, MI - Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mengguncang sektor bisnis transportasi udara dan perhotelan. 

Instruksi penghematan anggaran, terutama untuk perjalanan dinas, memberikan dampak signifikan bagi pendapatan dua sektor jasa besar ini yang sangat bergantung pada aktivitas pemerintah.

Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai, pengurangan anggaran perjalanan dinas bakal menurunkan jumlah penumpang yang berasal dari segmen pemerintah pusat dan daerah. 

Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini pasti akan berimbas pada angka penumpang, baik untuk maskapai penerbangan maupun sektor perhotelan yang juga bergantung pada kegiatan dinas pemerintahan.

“Tentu ada dampaknya bagi jumlah pax segmen pemerintah pusat/daerah dengan adanya pengurangan budget perjalanan pejabat pemerintah tersebut,” kata Bayu Sutanto, dikutip Rabu (29/1/2025).

Kata dia, segmen pemerintah khususnya perjalanan dinas berkontribusi sekitar 30%-35% terhadap industri penerbangan. Menurutnya, maskapai yang berpotensi paling terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas adalah maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan badan usaha milik negara (BUMN). 

“Tentu yang potensi terdampak besar ke maskapai-maskapai BUMN seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air,” ucapnya.

Selain itu, industri perhotelan dan restoran juga bersiap mengantisipasi penurunan bisnis imbas efisiensi anggaran pemerintah. Pengusaha hotel dan restoran pun akan mengambil langkah efisiensi maupun penyesuaian untuk mempertahankan bisnisnya. 

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyampaikan, daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Hal ini mengingat tidak banyak perusahaan swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut. 

Apabila terjadi penurunan aktivitas di wilayah-wilayah tersebut, para pengusaha mungkin akan menunda sementara operasi pekerja harian atau bahkan menghentikan proses perekrutan karyawan baru. Padahal, sektor ini memainkan peran penting dalam menciptakan peluang kerja.

“Kalau di sisi kita kan justru membuka lapangan pekerjaan itu yang justru memicu pertumbuhan ekonomi,” ungkap Maulana.  Penurunan bisnis hotel dan restoran, menurutnya, juga akan memberikan dampak rambatan ke pendapatan asli daerah (PAD). 

“Tentu pertama PAD-nya akan menurun di setiap kota karena pajak hotel-restoran itu lima besar [sumber] pendapatan asli daerah,” tambahnya.

Lewat Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian dan lembaga (k/l) untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pegawai dan bantuan sosial. 

Secara rinci, penghematan tersebut mencakup pengurangan anggaran untuk operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Tak hanya itu, beliau memerintahkan agar anggaran perjalanan dinas dipotong hingga 50%.