Percepat Pembangunan di Desa, Prabowo Siapkan Koperasi Khusus Perumahan

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian rakyat dengan menginstruksikan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. 

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pengembangan koperasi perumahan yang akan mendukung program ambisius pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa koperasi perumahan ini akan menjadi bagian integral dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah di pedesaan.

"Sekali lagi, di desa itu pelibatannya adalah koperasi, BUMDes. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi, salah satunya nanti akan menjadi koperasi perumahan," katanya usai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan bersama Kemendagri, Selasa (29/4/2025).

Ia menilai, konsep gotong royong masyarakat perlu dihidupkan kembali lewat koperasi. Termasuk dengan pembentukan koperasi perumahan yang diharapkan mampu mengakomodasi target pemerintah di sektor perumahan.

"Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualisme berkurang, kegotongroyongannya bertambah. Karena dulu kalau orang kampung, yang namanya renovasi rumah itu ongkosnya hanya kasih makan tetangga. Itu tidak perlu ada uang, hanya mengajak saja," ujar Fahri 

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah selama masa pemerintahan Prabowo–Gibran, pemerintah tidak akan semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). tapi juga investasi dari asing. 

Adapun program 3 juta rumah tersebut meliputi pembangunan dan renovasi rumah sebanyak 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

"Jadi di desa itu aktivitasnya, koperasi, BUMDes, UKM. Sementara perkotaan kita arahkan ke rumah vertikal, dan ongkosnya mahal. Itu silakan terlibat (pelaku usaha), termasuk investasi luar negeri," ungkapnya.

Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan ketersediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dari 62,5 persen menjadi 74 persen pada akhir tahun 2029. Target ini optimistis dapat dicapai jika program 3 juta rumah per tahun dapat direalisasikan.

"Sejumlah strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP meliputi konsolidasi data lintas kementerian/lembaga, penyederhanaan perizinan, identifikasi dan pendataan lahan-lahan idle, pengembangan skema pembiayaan perumahan, alternatif pembiayaan perumahan melalui skema investasi luar negeri, serta pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi teknologi pembangunan perumahan," pungkasnya.