Setelah Kebocoran Pipa Vale, Wamen ESDM Tunggu Laporan Lapangan

Jakarta, MI - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, buka suara terkait insiden kebocoran pipa distribusi minyak milik PT Vale Indonesia Tbk di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang terjadi pada Sabtu (23/8/2025) lalu.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, sebelumnya mengungkapkan bahwa kebocoran tersebut mengancam 38 hektare area persawahan gagal panen.

Yuliot menegaskan, pihaknya telah menurunkan tim inspeksi untuk meninjau langsung lokasi kejadian. “Ini kan juga inspektur, ini kan lagi turun ke lapangan,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (12/9/2025).

Sejumlah pemerhati lingkungan menilai insiden ini mencerminkan kegagalan Vale dalam menerapkan sistem keamanan dan pengawasan operasional. 

Namun, saat dikonfirmasi, Yuliot Tanjung belum dapat memberikan keterangan lebih jauh karena belum menerima laporan lengkap dari tim inspeksi di lapangan.

“Ini (Inspektur) belum menyampaikan laporan balik. (Soal HSSE bakal dievaluasi?) Saya cek dulu,” katanya.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu Greenpeace Indonesia menilai kebocoran tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan serius dalam sistem keamanan perusahaan.

“Sesungguhnya kami sangat prihatin dengan kebocoran pipa distribusi milik PT Vale Indonesia di Desa Lioka, Towuti, Luwu Timur. Insiden ini sejatinya bukan sekadar masalah teknis belaka melainkan menyangkut kehidupan masyarakat yang sawahnya terancam gagal panen dan sumber airnya kemungkinan tercemar,” jelas Bondan, Rabu (27/8/2025).

Bondan menegaskan bahwa klaim perusahaan yang menyatakan kebocoran disebabkan oleh pergerakan tanah tidak bisa dijadikan alasan pembenaran.

“Sebagai perusahaan multinasional, Vale sudah seharusnya memiliki sistem keamanan dan pengawasan yang jauh lebih ketat untuk mencegah dampak lingkungan seperti ini. Ketika terjadi pencemaran, yang paling pertama dan paling berat menanggung akibatnya adalah masyarakat kecil,” imbuhnya.

Sementara itu, Greenpeace mendesak Vale bertanggung jawab penuh, memulihkan lingkungan, memberikan kompensasi adil, membuka hasil uji kualitas air dan tanah ke publik, serta mengizinkan audit independen.